.webp)
Kebanyakan dari warga mengaku belum mengetahui siapa yang diuntungkan dalam reklamasi. Tidak sedikit dari mereka yang mengaku kurang mendapatkan sosialisasi.
"Apapun itu seharusnya melalui sosialisasi. Jadi masyarakat tidak bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dibangun," kata seorang warga Kalibaru, Rafei dalam Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta di Balaikota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rafei mengeluhkan ketakutannya jika sampai terjadi gusuran, tidak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Dia juga mempertanyakan siapa yang mendapat keuntungan dari kebijakan ini.
"Reklamasi ini berjalan dengan baik karena ini adalah pembangunan negara, kami patuh dengan itu. Reklamasi berjalan baik kalau ditata lingkungan nelayan, ditata bukan digusur. Gimana supaya lebih baik mereka," ungkap Rafei.
Penolakan juga sempat disampaikan beberapa warga lainnya. Pada dasarnya, kata seorang warga, dengan pembangunan reklamasi agar warga tidak digusur.
"Jangan digusur, jangan rusunawa, kami maunya ditata. Ditata pak bukan digusur," pinta dia.
Konsultasi ini juga dihadiri, oleh pengusaha, pengamat lingkungan, hingga LSM. LSM yang hadir sempat mengatakan pertanyaannya terhadap apa yang dibahas dalam diskusi.
"Jadi ini undangannya diskusi untuk rekomendasi. Yang saya pertanyakan ini adalah solusi untuk Jakarta kedepan atau solusi agar reklamasi bisa tetap jalan?," ungkap anggota LSM ISL Rayhan.
Forum konsultasi publik ini dibuka oleh Gubernur DKI Basuki T Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok itu tidak mengikuti forum sampai akhir. (fjp/fjp)
