Anggaran Dipotong 6,5 T, Mendikbud Pastikan Program Prioritas Tak Terganggu

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjadi salah satu kementerian yang anggarannya dipotong pada rancangan APBN-P 2016. Meski begitu, Mendikbud Anies Baswedan memastikan bahwa program-program prioritas tak akan terganggu.

Saat rapat kerja dengan Komisi X DPR, Anies menjelaskan bahwa ada pemotongan anggaran sebesar 13,5 persen. Dari yang pagu awal sebesar Rp 49,2 T menjadi Rp 42,7 T. Penghematan yang dilakukan pun tidak akan mengorbankan program prioritas di Kemendikbud.

"Pengurangan ini komitmen kita mengamankan anggaran untuk gaji, tunjangan pegawai, untuk guru dan biaya operasional pendidikan. Jadi mereka tidak akan mengalami perubahan di situ," ungkap Anies di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Kamis (9/6/2016).

Program yang mengalami penghematan disebut Anies adalah yang sifatnya pendukung ataupun ekspansi. Seperti pembangunan gedung baru, pembuatan training-training center, dan kegiatan yang ada hubungannya dengan pembelian tanah atau pembangunan gedung ditunda.

"Tidak diselenggarakan tahun ini. Dan sebenarnya kalau kita katakan ditunda, sekarang sudah Juni. Jadi 6 bulan lagi sudah 2017, jadi kita merasa tidak apa-apa. Yang penting kegiatan belajar tidak terganggu," jelas Anies.

Selain penundaan, sejumlah program Kemendikbud juga terpaksa harus mengalami pengurangan. Seperti rehabilitasi sekolah yang rencananya 21 ribu berubah menjadi 18 ribu. Kemudian pembangunan sekolah baru yang semula 779 sekarang hanya 657. Selain itu, pembangunan ruang kelas baru berkurang dari 15.960 jadi 15.348 kelas.

"Dari sisi pemerintah, kami siap menjalankan itu. Tadi di akhir kami memberi catatan untuk Tahun Anggaran 2017. Yang sekarang kita sudah siap dan punya pegangan, kita sudah siap mengelola program-program prioritas meski ada potongan," Anies menerangkan.

Mayoritas anggota Komisi X menolak adanya pemotongan atau pengurangan anggaran di Kemendikbud. Sebab menurut mereka pasti pada akhirnya akan memiliki dampak. Walaupun biaya untuk guru tetap menjadi prioritas, terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp 1,3 T.

"Penurunan Rp 1,3 T untuk guru ini dampaknya pada guru baik PNS ataupun honorer," ujar Teuku Rifky Harsya dari Fraksi Demokrat.

"Kalau bisa selamatkan Rp 6,5 T itu," lanjut anggota Komisi X lainnya, Abdul Fikri.

Komisi X pun akhirnya sepakat tidak menyetujui pengurangan anggaran Kemendikbud sebesar Rp 6,5 T. Mereka akan memperjuangkan ke Banggar DPR bahwa jika pun ada pemotongan, tidak lebih dari Rp 3 T.

"Atas usulan pemotongan anggaran tersebut, Komisi X DPR RI belum menyetujui. Bilamana harus dilakukan pemotongan maka kegiatan-kegiatan prioritas pada tahun 2016 harus tetap berkesinambungan. Komisi X DPR RI memperkirakan potongan anggaran yang dapat dilakukan adalah sebesar-besarnya Rp 3 T," kata Pimpinan komisi X membacakan kesimpulan rapat.

Lantas bagaimana tanggapan Anies atas dukungan Komisi X DPR ini?

"Kami tidak setuju, itu sikap Komisi X. Dari pemerintah, kami mengusulkan pengurangan Rp 6,5 T. Itu (Rp 3 T) adalah usulan komisi kepada banggar, bukan kita," jawab Anies. (ear/aws)