Masalah TKI Overstayer Jadi Topik Hangat Konsultasi RI - Korsel di Bali

Masalah TKI Overstayer Jadi Topik Hangat Konsultasi RI - Korsel di Bali

M Aji Surya - detikNews
Jumat, 03 Jun 2016 15:49 WIB
Pertemuan RI-Korea Selatan di Denpasar, Bali, Jumat 3 Juni 2016 (Foto: M Aji Surya/detikcom)
Denpasat - Masalah TKI Overstayer (TKIO) menjadi perbincangan cukup hangat di antara berbagai agenda lain dalam Konsultasi Bilateral RI-Korea Bidang Kekonsuleran. Kedua belah pihak sepakat untuk mengatasi masalah ini sebaik-baiknya.

Dalam pertemuan yang dihelat di Bali, Jumat (3/6/2016), pihak Korea mengatakan sudah membuka pintu lebar-lebar agar TKIO bisa pulang tanpa kena hukuman hingga September tahun ini. Bila melampaui batas tersebut maka akan berlaku aturan unum, yakni dilarang masuk lagi ke Korea dalam jangka waktu tertentu (black list) serta kemungkinan dikenakan denda. Jumlah TKIO di Korsel konstan dengan jumlah 7 ribuan.

"Kami menyambut baik kebijakan Korsel tentang TKI. Ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Namun demikian saya minta juga agar Korsel dapat menekan pengusahanya agar tidak mempekerjakan TKIO," ujar Tri Tharyat, Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Tri, Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi mendorong TKIO untuk pulang kampung. Tahun lalu, pemulangan TKI dari Timur Tengah dan Malaysia mencapai 90 ribu orang dari target 50 ribu. Khusus tahun ini, Pemerintah kembali menggalakkan pemulangan TKIO.

Sebagai daya tarik agar TKIO mau pulang, BNP2TKI saat ini menyediakan program Pemberdayaan TKI Purna. Setelah melalui serangkaian pelatihan, diharapkan dapat berwirausaha yang hasilnya dapat disalurkan kepada perusahaan lain yang sudah ditunjuk.

Foto: M Aji Surya/detikcom

Dalam pertemuan di Bali itu terungkap bahwa program Pemerintah Korea mendapat sambutan cukup positif. KBRI Seoul mencatat dalam sebulan sekitar 150 TKIO pulang sukarela. Dengan program pemberdayaan, maka lebih banyak harapan bagi TKIO bisa hidup layak di Indonesia.

"Ini bisa diakselerasi manakala Pemerintah Korea lebih aktif mendorong dari sisi pengusahanya. Jadi jangan TKIO saja yang terus didesak. Kalau kedua belah pihak bergerak ke arah yang sama maka TKIO di Korsel mungkin akan beres sebelum September. Alhamdulillah Korsel berkomitmen untuk itu," imbuh Tri dengan mimik serius. (trw/trw)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads