.webp)
"Program ini kami gagas salah satunya untuk mendekatkan pelayanan publik hingga ke level desa. Program ini sudah trial and error selama tiga bulan, dan baru sekarang diluncurkan. Tentu ke depan terus disempurnakan karena kita juga harus adaptif dengan perkembangan zaman," ujar Anas usai peluncuran program 'Smart Kampung' di Kalibendo, Banyuwang, Selasa (31/5/2016).
Anas pun menyebut ada tujuh kriteria agar desa tersebut bisa masuk kategori 'Smart Kampung'. Kriteria itu adalah pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan informasi hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Menkominfo: Smart Kampung Bisa Jadi Prototipe Peningkatan Pelayanan Publik
Penggunaan TIK menurut Anas sangat membantu dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Dia menjelaskan pelayanan di desa yang sudah melek internet lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga.
"Sebagai contohnya pelayanan publik, desa Smart Kampung sudah berbasis TIK. Warga yang butuh surat yang perlu tanda tangan camat, tidak perlu ke kecamatan. Cukup di balai desa, karena sudah tersambung dengan kecamatan," jelas Anas.
"Warga hemat waktu, hemat uang karena tak perlu ongkos bensin ke kecamatan, yang di beberapa tempat lokasinya cukup jauh. Sebagai daerah terluas di Jatim, bahkan di Jawa, program ini penting untuk memudahkan warga," imbuhnya.
Untuk menjalankan setiap programnya, Anas melirik balai desa sebagai sumber kegiatan dan pelayanan bagi warganya. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan Anas melalui berbagai macam pelatihan. Seperti pelatihan bahasa, tanggap bencana, mengaji, hingga TIK juga akan dipusatkan di balai desa.
Tak hanya itu, dia juga mewajibkan balai desa menyediakan jaringan internet nirkabel gratis bagi warganya, ruang perpustakaan, toilet yang bersih dan sarana penunjang lainnya. Hal ini dilakukan untuk percepatan akses informasi yang diterima warga.
"Salah satu indikator keberhasilan adalah terwujudnya pemerintah desa yang mampu melakukan sinergitas program pembangunan pemerintahan daerah. Kami buatkan juga Perbup belanja langganan internet untuk dianggarkan di setiap APBDes. Jadi biar desa tidak hanya belanja aspal dan semen saja karena percepatan IT menjadi modal dan para pelajar bisa memanfaatkan fasilitas desa untuk menambah wawasannya," beber Anas.
Anas optimis melalui program 'Smart Kampung' balai desa menjadi sentra ekonomi produktif. Hal itu tak lain karena pemerintah desa juga wajib memfasilitasi pelatihan berbagai jenis usaha seperti batik dan olahan pertanian.
"Operator di desa nanti juga yang akan menghubungkan ke situs belanja online Banyuwangi-Mall.com untuk memfasilitasi pemasaran UMKM desa. Sehingga produk-produk lokal bisa terangkat dan ekonomi masyarakat bisa terdongkrak dengan adanya Smart Kampung ini," tukasnya.
Di bidang layanan kesehatan balai desa diharapkan menjadi jangkar bagi Posyandu sekaligus memberikan rujukan yang memudahkan warga miskin dalam memperoleh surat yang akan digunakan untuk pengobatan. Untuk program pendidikan Anas kembali menggaungkan program wajib belajar 12 tahun.
"Untuk pelayanan pendidikan, saya ingin desa menjadi pendorong penuntasan wajib belajar 12 tahun. Saya arahkan Relawan Banyuwangi Mengajar, yaitu para alumnus baru perguruan tinggi, ke desa ini. Desa juga harus harus punya Perpustakaan Desa," bebernya.
"Demikian pula untuk pengembangan seni-budaya, balai desa menjadi simpul bagi aktivitas seni warga. Sanggar-sanggar seni berlatih bersama. Mulai dari seni tari, musik, sampai pencak silat, menyesuaikan dengan potensi dan minat warga setempat," ujar Anas.
Tak hanya itu dia juga mengklaim program ini memudahkan warga miskin dalam mengurus segala keperluannya yang dijamin pemerintah. Smart Kampung menurutnya juga mendorong warga desa melek hukum. Dia kemudian mencontohkan sosialisasi program Banyuwangi Children Center (BCC) untuk menekan tindakan kekerasan pada anak.
"Contoh terbaru, program BCC disosialisasikan intensif ke desa-desa sehingga warga tahu harus melakukan apa ketika terjadi kekerasan terhadap anak. Nomor call center pun disebar ke desa-desa sebagai upaya preventif dan penanganan cepat kasus kekerasan anak sehingga pelaku akan berpikir dua kali dengan adanya nomor pengaduan ini," papar Anas.
Sebanyak 41 desa atau kelurahan di Banyuwangi telah siap disebut sebagai 'Smart Kampung'. Wilayah yang siap dengan program ini adalah desa-desa yang jauh seperti desa yang ada di Purwoharjo, Pesanggaran, Wongsorejo, Glenmore, Siliragung, Muncar, dan beberapa desa lainnya.
Sementara itu, ditemui terpisah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Suyanto Waspotondo menambahkan, setelah serat optik di 41 desa tuntas sehingga bisa diluncurkan, pihaknya dan Telkom akan menyelesaikan survei kesiapan di 176 desa atau kelurahan lainnya.
Pada Perubahan APBD 2016 mendatang, tambahan alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Banyuwangi bakal dialokasikan untuk membeli bandwidth di desa melalui Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa Melalui Smart Kampung.
"Dana itu nanti diatur di APBDesa, baik untuk Perubahan APBDes 2016 maupun APBDes 2017. Target kami, pada 2017, semua desa bersama-sama akan menjadi Smart Kampung dengan kelengkapan fasilitas penunjang TIK yang bagus," pungkas Yayan, sapaan Suyanto.
(ams/miq)
