.webp)
Retno mengatakan, sebenarnya ada beberapa kasus WNI di luar negeri yang diduga terlibat dengan ISIS. Namun kasus-kasus tersebut harus didalami lebih lanjut.
"Sebenarnya ada beberapa, ada beberapa kasus yang ditangani. Kadang-kadang kasus tersebut adalah kasus yang perlu didalami lebih dalam. Tapi ada kasus yang setelah kita lihat, maka yang bersangkutan juga tidak by intention melakukan dan memasang gambar dan sebagainya. Jadi garis besarnya seperti itu. Jumlahnya ada beberapa kasus," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dijelaskan Retno, tugas perwakilan Kementerian Luar Negeri RI di luar negeri selalu melakukan komunikasi dengan WNI. Ini dilakukan agar tidak ada WNI yang terjebak pada aliran-aliran ekstrim.
"Jadi sekarang tugas perwakilan kita di LN terutama di mana terdapat konsentrasi WNI yang cukup banyak, itu melakukan engagement dengan masyarakat kita mengenai bahaya paham ekstrimisme. Itu sudah dilakukan perwakilan kita," kata Retno.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memanggil Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid terkait masalah TKI di Korea Selatan. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyoal TKI yang diduga terlibat ISIS.
"Saya dipanggil, kan waktu beliau (Presiden) kunjungan ke Korsel ada 8 orang TKI yang menjadi concern terlibat ISIS. Itu jadi concern pemerintah Korea, tapi sudah dideportasi ke Indonesia," ucap Nusron usai pertemuan dengan Presiden Jokowi di komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/5/2016).
Nusron mengatakan, dalam pertemuan tadi Presiden meminta kepada BNP2TKI memantau seluruh TKI agar jangan sampai ada kasus serupa terulang. Kasus TKI yang diduga terlibat ISIS ini memang baru pertama terjadi.
"Kasarnya saya ditegur lah agar lebih ketat pembinaan teman-teman TKI di sana. Lebih baik lagi dan jangan sampai terinfiltrasi ikutan gerakan pengajian yang aneh-aneh itu," ujarnya. (jor/hri)
