18 Tahun Reformasi, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masih Belum Tuntas

Jakarta - Sejak jatuhnya rezim orde baru hingga masa pemerintahan Jokowi-JK, penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia belum mampu memberikan hasil yang efektif. Hal ini disampikan oleh Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW).

Menurut Wakil Kordinator Bidang Advokasi KontraS, Yati Andriyani semenjak pasca reformasi hingga saat ini, terjadi kemacetan dalam kasus penyelesaian pelanggaran HAM. Dirinya mencatat ada tiga fase reformasi sejak era orde baru hingga masa pemerintahan Jokowi-JK.

"Fase yang pertama mengenai perubahan dramatis yang terjadi pada tahun 1998-2000 saat itu ada upaya pemerintah melakukan pengungkapan, penghukuman pelaku dan penyelidikan dan lahirnya terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM. Fase kedua pada tahun 2000-2006 merupakan fase kompromi di mana kebijakan baru tidak diimplementasikan dengan maksimal, pengadilan tidak berjalan maksimal. Fase terakhir yakni fase dimana macetnya reformasi pada tahun 2007 sampai saat ini di mana mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran HAM macet," ujar Yati Andriani, Kepada Wartawan, di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Jumat (20/5/2016).

Yati melanjutkan bahwa oligarki politik justru yang tumbuh subur, membuat kelompok elite politik yang berkuasa lebih terlihat berlomba-lomba untuk mencapai tujuan pragmatisnya.

"Itulah fakta setelah 18 tahun reformasi, banyak pelanggaran HAM yang belum diusut sampai tuntas. Fungai Komisi dan lembaga Independen sebagai mekanisme kontrol dan korektif tidak berjalan maksimal, bahkan mengalami kemunduran," Katanya. (dra/dra)