Kata FPDIP Soal Dugaan Kunker Fiktif DPR Berpotensi Merugikan Negara Rp 945 M

Kata FPDIP Soal Dugaan Kunker Fiktif DPR Berpotensi Merugikan Negara Rp 945 M

M Iqbal - detikNews
Kamis, 12 Mei 2016 15:47 WIB
Hendrawan Supratikno (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Fraksi PDIP meminta anggotanya memperbaiki laporan kunjungan kerja sejak masa sidang pertama hingga sekarang. Pasalnya anggaran yang digunakan untuk kunker tak secara rinci dilaporkan, sehingga disebut BPK berpotensi merugian negara Rp 945 miliar.

Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, hasil audit BPK itu tidak berakibat pada masalah hukum. Hasil audit itu hanya terkait format penyusunan yang selama ini tidak akuntabel.

"Engga (berakibat hukum). Selama ini kan anggota dewan anggap enteng pelaporan seperti itu, karena kegiatan politik banyak yang tidak bisa dilaporkan dengan langsung-langsung seperti itu," ucap Hendrawan saat dihubungi, Kamis (12/5/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Misalnya nyumbang ini, nyumbang itu, puluhan juta kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Mengumpulkan orang dikasih (dana) transport, bagaimana cara pertanggungjawabkan?" imbuhnya.

Hendrawan mengatakan, selama ini laporan penggunaan dana untuk kunker anggot dewan itu disusun secara lump sum atau sekaligus, tidak rinci yang mungkin diinginkan oleh BPK.

"Ini satu paket, pokoknya ini anggaran yang digunakan. Nah, itu sebabnya fokus perhatian BPK lebih pada, yang penting kegiatannya ada, itu loh," ujarnya.

Meski begitu, Hendrawan menyebut audit BPK itu menjadi masukan yang baik bagi anggota DPR untuk menyusun laporan penggunaan anggaran lebih rinci dan akuntabel, tidak sekedar ada kegiatannya.

"Itu saya kira bagus, anggota dewan kalau reses gunakan sebaik-baiknya. Kalau melakukan sosialisasi empat pilar, sosialisasi UU, gunakanlah forum itu, kegiatannya ada gitu loh, jangan stempel aja," ucap Hendrawan.

Hal senada sebelumnya disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto. Meski belum menerima surat dari Sekjen atau BPK, namun Didik menjelaskan basis laporan kunker adalah kegiatan.

"Kalau nomenklatur anggaran itu misal ada 15 kegiatan, fakta yang bisa memverifikasi itu dari foto, bagaimana anggota dewan menyerap aspirasi di bawah dan lainnya," papar Didik.
Β Β Β  (bal/erd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads