Menteri Susi Ingin Ada Pesawat Patroli untuk Amankan Laut Indonesia

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti mengatakan pemerintah perlu melakukan pengadaan pesawat udara negara jenis Marine Surveillance Aircraft (MSA) dengan kemampuan 8-10 jam terbang. Pesawat itu nantinya akan difungsikan untuk pengawasan perairan Indonesia secara optimal.

"KKP ingin mempunyai pesawat untuk patroli karena (patroli) dengan kapal biayanya besar dan kecepatannya terbatas. Jadi dengan pesawat digabung dengan kapal tentunya akan lebih terintegrasi," ujar Susi kepada wartawan dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2016).

Susi mengatakan, pesawat itu nantinya perlu dilengkapi Monitoring, Control, Surveillance (MCS) perikanan, instrumen dan pengawasan penangkapan ikan (while fishing), search radar, Forward Looking Infra Red (FLIR), AIS Transfonder dan Datalink dari pesawat ke Kapal Pengawas dan Kapal Markas.

"Kami harap Dephan dapat membantu kami dasi asistensi operasional dan melaksanakan dan sebagainya. Tentunya kami mengambil expertise Dephan untuk bekerja sama dengan KKP," kata Susi.

Sebagai tindak lanjut kerja sama ini, nantinya akan diterbitkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membentuk Tim Penyusunan Rencana dan Tim Pelaksanaan Pengadaan Pesawat Udara Negara untuk pengawasan sumber daya Kelautan dan perikanan.

Untuk tahun ini, rencananya KKP akan melakukan pengadaan pesawat surveillance tersebut sebanyak 5 atau 6 unit. Walau begitu berapa anggaran dan kapan akan direalisasikan masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.

"Awalnya kami tentu akan memakai pilot TNI AU, TNI AL, akan dikoordinasikan dengan Dephan. Tahun ini rencana 5 atau 6 unit (pesawat)," jelas Susi.

Dia mengatakan saat ini sudah banyak negara yang menawarkan pesawat pada KKP. "Yang menawarkan banyak, ada PT DI, Kanada, Jerman, Rusia, Inggris, AS, Cekoslowakia. Nanti akan dilelang. Wilayah yang akan dipantau, tidak terbatas wilayahnya mana. Pokoknya semua wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), harus kita jaga," ucapnya.

Terkait rencana pengadaan pesawat surveillance ini, Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan akan mendukung rencana tersebut, selama demi kepentingan pertahanan bangsa.

"Walau belum punya MoU (untuk hal ini), sesama menteri harus saling mendukung, apapun demi bangsa dan negara. Pesawat kami yang ada, kami juga ikut patroli," jelas Menhan. (rni/hri)