Luhut Minta Kapolri Cabut Izin Ormas yang Anti Pancasila

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut akan membubarkan ormas keagamaan terbesar di Indonesia karena menganut paham anti Pancasila. Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan juga meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk segera mengambil sikap.

"Tadi saya bilang sama pak Kapolri kalau ada ormas yang tidak ikut Pancasila, kita tidak kasih izin," ungkap Luhut di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (9/5/2016).

Di lokasi yang sama, Badrodin menyebut pastinya nanti akan ada rapat koordinasi terkait hal ini. Namun terlepas dari itu, Polri menurutnya sudah memiliki program penertiban bagi ormas-ormas radikal.

"Polisi punya program quick wins namanya, itu melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap organisasi radikal dan anti Pancasila," kata Badrodin.

"Organisasi yang masuk dalam kriteria itu akan kita rekomendasikan," lanjutnya.

Polri pun disebut Badrodin sudah melakukan pendataan terhadap ormas-ormas yang memiliki paham radikal. Pihaknya akan segera merilis nama-nama ormas tersebut.

"Ya sudah ada. Jumlahnya ya saya enggak sebutkanlah. Nanti kalau sudah diumumkan kan tahu," tutur Badrodin.

Terkait: Kapolda Jatim Tegaskan Kepala Daerah Berwenang Hentikan Aktivitas HTI

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan ada ormas yang sudah terang-terangan anti Pancasila dan termasuk ormas besar. Kini Kemendagri sudah melakukan komunikasi dengan Kejagung, Polri, dan TNI untuk segera memutuskan dan mengumumkan pembubaran ormasi yang dianggap menyalahi garis besar paham Indonesia yakni Pancasila.

"Pokoknya ada. Nanti saja. Saya tidak usah sebut (nama ormas). Yang pasti sudah terang-terangan anti Pancasila. Pokoknya ini ormas cukup besar," terang Tjahjo, Senin (9/5).


(elz/dhn)