Kursi Golkar-1 Diprediksi Jatuh ke Caketum Paling Berduit

Kursi Golkar-1 Diprediksi Jatuh ke Caketum Paling Berduit

Danu Damarjati - detikNews
Sabtu, 07 Mei 2016 13:15 WIB
Kursi Golkar-1 Diprediksi Jatuh ke Caketum Paling Berduit
Foto: Danu Damarjati
Jakarta - Golkar punya sejarah panjang sebagai organisasi yang disokong dana oleh penguasa Orde Baru. Usai reformasi, Golkar dipaksa mencari duit sendiri. Akibatnya, kerap golongan paling bermodal yang bisa menguasai Partai Golkar.

Hal ini diungkapkan oleh Guru Besar Universitas Pertahanan Profesor Salim Said dalam diskusi bertajuk 'Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub' di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/5/2016).

"Begitu reformasi datang, duit dari yayasan tidak bisa digunakan. Mereka harus cari duit sendiri. Mereka enggak punya pengalaman untuk mencari duit sendiri, karena Golkar enggak pernah susah," kata Salim menelaah masa lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dahulu, pendanaan Golkar disokong oleh Presiden Soeharto. Pascareformasi, giliran Akbar Tandjung yang menjadi Ketua Umum. Akhirnya kekuasaan Akbar diakhiri oleh orang lain yang dinilai bermodal lebih banyak. Begitulah seterusnya.

"Pak Akbar digulingkan oleh orang yang punya duit lebih banyak," kata Salim.

Akbar mengafirmasi sorotan Salim. Dahulu era Orde Baru, ada Yayasan Dana Abadi Karya Bakti yang menyokong pendanaan Golkar. Namun Akbar tak setuju bila dikatakan tanpa sokongan dana itu Golkar tidak bisa berjalan.

"Dulu Yayasan Dana Abadi Karya Bakti yang mendanai. Waktu saya jadi Ketua Umum, hal itu disetop. Tapi saya bisa survive di tengah berbagai macam tekanan," kata Akbar.

Salim memandang Akbar sebagai 'juru selamat' Golkar pada saat-saat genting di zamannya. Namun Akbar dinilainya tak punya daya tawar melawan kader berkocek tebal pada 2004. Jusuf Kalla akhirnya menggantikan Akbar sejak saat itu sampai diganti oleh Aburizal Bakrie.

"Ya tentu kalah, dia yang punya uang," kata Akbar.

Soal pendanaan untuk Partai, kini mengemuka soal iuran Rp 1 miliar yang diwajibkan kepada para calon ketua umum yang akan berlaga di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Akbar sendiri tak setuju dengan iuran sebesar itu. Bilapun pendanaan kegiatan Partai harus ditanggung bersama, tentu sumbangan haruslah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kader. (dnu/tor)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads