KPK Larang Caketum Golkar Iuran Rp 1 M, ini Kata Panitia Munaslub

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang iuran caketum Golkar senilai Rp 1 miliar untuk Munaslub. Ketua Komite Pemilihan Munaslub Rame Kamarulzaman menekankan sejauh ini belum ada keputusan untuk mengembalikan iuran yang sudah disetor bakal caketum.

"Pendaftaran ditutup sampai pukul 24.00 WIB. Komitmen kami yang mendaftar sampai pukul 24.00 WIB yang akan kami verifikasi. Belum ada, nggak ada keputusan saat ini untuk mengembalikan," ujar Rambe di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (5/5/2016).

Rambe menyebut pernyataan Wakil Ketua Komite Etik Lawrence Siburian yang menyebut akan mengembalikan iuran atau sumbangan merupakan pendapat pribadi. Belum ada keputusan DPP Golkar lewat pleno terkait putusan ini.

"Saudara Lawrence baru pendapat pribadi. Dari kemarin kami bersungguh-sungguh. Dan, apa yang kami lakukan adalah hasil rapat pleno. Saya kira derajatnya kan beda-beda. Mulai dari pertama dan seterusnya," tuturnya.

Baca Juga: KPK Larang Caketum Golkar Iuran Rp 1 M

Sementara, anggota SC Andi Sinulingga mengatakan sebaiknya KPK memberitahukan secara resmi terkait iuran Rp 1 miliar dengan memberikan pertimbangan hukum. Pentingnya pernyataan langsung KPK agar tak menjadi bias menjadi opini yang berkembang.

"Apakah iuran atau sumbangan untuk Munaslub itu melanggar hukum? Itu yang harus diperjelas. Sehingga tidak bias antara pendapat atau opini," tutur Andi. (hty/imk)