JK: Negosiasi Pembebasan 4 WNI Dilakukan Tanpa Opsi Tebusan

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan proses negosiasi pembebasan 4 WNI yang disandera di Filipina sedang dibicarakan. JK menegaskan tidak ada opsi membayar tebusan untuk pembebasan sandera.

"Dalam proses, karena ini kan berbeda tempat. Jadi dalam proses. Negosiasi nanti dibicarakanlah," kata JK di Kantor Wapres Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/5/2016).

Namun JK menolak membicarakan proses negoisasi termasuk tim negosiator yang dibentuk pemerintah. Komunikasi dengan banyak pihak untuk membantu pembebasan 4 WNI seperti pembebasan 10 WNI dari kelompok Abu Sayyaf sebelumnya tetap dilakukan dengan komando kendali di tangan pemerintah.

"Masa negosiasi dibuka semua, nanti kalau dibuka semua bukan negosiasi namanya. Polanya, kembali dengan selamat. Itulah pola yang sama," imbuhnya.

Dipastikan JK, tidak ada pembicaraan mengenai opsi pembayaran tebusan terhadap keempat WNI. Membayar tebusan dianggap membuat kelompok penyandera akan mengulangi hal yang sama.

"Pemerintah tidak pernah dengan cara apa pun tidak ada tebusan. Oleh karena itu, kita juga tidak ingin ada karena kalau tebusan nanti terulang," ujar dia.

JK juga berharap pembebasan empat WNI dapat dilakukan dengan waktu cepat dibandingkan kesepuluh WNI yang berhasil dibebaskan lebih dulu. "Ya lebih cepat lebih baik tapi tentu perkembanganlah yang (menentukan)," sambungnya.

Menlu Retno Marsudi sebelumnya memastikan pemerintah sudah mengantongi semua informasi mengenai keempat WNI yang masih menjadi tawanan.

Retno menjelaskan, pemerintah akan menggunakan strategi yang berbeda untuk membebaskan keempat WNI itu. Koordinasi dengan banyak pihak terus dilakukan.

Sedangkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso menyebut kelompok penyandera empat WNI hingga saat ini belum meminta tebusan.

"Ya masih general location kita sudah tahu. Nanti exactnya kita cari. Suatu saat pasti dia menghubungi kita nanti, mungkin dia ngukur dulu yang 10 gimana gitu kan," kata Sutiyoso di komplek Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakpus, Selasa (3/5).

Sutiyoso menjelaskan, pemerintah mau tidak mau menerapkan strategi berbeda untuk membebaskan 4 WNI. Pasalnya, kelompok penyandera tidak meminta tebusan, berbeda dengan kelompok yang menyandera 10 WNI lain.

"Belum, belum ada itu (permintaan tebusan).Ya lihat situasinya kan berbeda-beda ya. Nanti berkembang bagaimana baru kita menentukan sikap. Bagaimana yang kita pakai," jelasnya.

Pada penyanderaan 10 WNI, kelompok Abu Sayyaf mulanya meminta tebusan 50 juta peso. Meski akhirnya pemerintah membebaskan para sandera tanpa menggunakan tebusan.

Namun untuk faksi lain yang masih menyandera 4 WNI, mereka belum melakukan kontak komunikasi. (fdn/aan)