Mobil Pribadi Ikut Taksi Online Mesti Ber-STNK Perusahaan, Siapa yang Bayar?

Jakarta - Selama ini armada taksi online berasal dari mobil pribadi yang baru dan masih dalam masa cicilan. Bila harus ber-STNK perusahaan, siapa yang membayar segala biaya yang timbul atas mobil itu?

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto mengatakan sesuai dengan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, taksi online termasuk dalam "Angkutan Sewa". Bila "Angkutan Sewa" ini digunakan sebagai angkutan umum tidak dalam trayek berbasis aplikasi, maka ada beberapa syarat seperti harus berbadan hukum, STNK mobil atas nama perusahaan, bukan pribadi. Perusahaannya pun memiliki minimal 5 mobil.

"Jadi satu perusahaan bisa memperoleh izin paling tidak ada lima kendaraan, itu saya rasa bisa saja karena sekarang sudah banyak. Apakah itu perusahaannya sendiri, berarti kendaraan pribadi jadi milik perusahaan? Kan itu yang bikin berat," jelas Pudji dalam jumpa pers di Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/4/2016).  

Pudji memahami permasalahan STNK atas nama perusahaan dan segala biaya yang ditimbulkan baik itu cicilan mobil, beaya balik nama dan segala macam. Namun dia yakin itu bisa dicari solusinya, seperti mengadakan perjanjian bermaterai antara pemilik mobil dan perusahaan.

"Saya juga setuju kalau nanti STNK atas nama perusahaan. Kalau ada penyalahgunaan bagaimana, kalau perusahaan bangkrut bagaimana? Tapi negara kita ini kan negara hukum. Jadi di negara hukum ini, cukup ada hitam di atas putih dan materai kalau dibutuhkan, itu kalau ada konflik atau masalah," jelas dia.

"Masalah biaya, balik nama segala macem biasa. Kenapa? Karena ada anggarannya. Jangan sampai ini dipungli, karena ini besar banyak. Jangan sampai nanti polisi aji mumpung, makanya ini nanti saya akan surati Kapolri supaya jangan ada aparatnya yang seperti itu. Jangan nanti kita diprotes lagi," papar perwira tinggi dari Polri ini. (nwk/nrl)