Atasi Kejahatan Narkoba, Indonesia Suarakan Pendekatan HAM Berimbang

New York - Perlindungan bagi korban dan keluarga mereka yang rentan terhadap sindikat narkoba merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba.

Dubes pada Badan PBB di Wina Rachmat Budiman selaku Ketua Delegasi RI menyampaikan pandangan Indonesia itu pada sesi debat umum the United Nations General Assembly Special Session/UNGASS (Sesi Khusus Sidang Umum PBB mengenai Masalah Narkoba Dunia) di Markas PBB New York (20 April 2016) waktu setempat.

"Pada sisi lain Indonesia menjamin hak pecandu narkoba untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan perawatan tanpa diskriminasi, khususnya bagi wanita dan anak-anak," ujar Rachmat.

Ditegaskan Rachmat, Indonesia memandang penting perlindungan HAM dan kebebasan fundamental dalam penanganan masalah narkoba.

Indonesia berkeyakinan bahwa pendekatan HAM yang menyeluruh dan berimbang merupakan faktor penting dalam mengatasi permasalahan narkoba.

"Perlindungan bagi korban dan keluarganya perlu dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan tepat terhadap para bandar narkoba," demikian Rachmat.

Isu Utama

Isu HAM dan narkoba merupakan salah satu isu utama yang diangkat oleh Indonesia dalam pandangan umumnya.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia menyambut diadopsinya dokumen hasil UNGASS sebagai sebuah komitmen politik internasional untuk menghasilkan langkah-langkah nyata dan terukur dalam mengatasi masalah narkoba di dunia.

Dokumen hasil UNGASS ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target Deklarasi Politik dan Rencana Aksi 2019.

Indonesia juga menekankan kembali ketiga konvensi narkoba, yaitu Konvensi 1961, 1971 dan 1988 sebagai landasan penting bagi negara-negara dalam mengatasi permasalahan narkoba di dunia.

Kedaulatan

Sebelumnya Dubes Rachmat Budiman menegaskan kembali pentingnya bagi negara lain untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia dalam pemberantasan kejahatan narkoba.

Bagi Indonesia, setiap negara memiliki hak dan tanggungjawab masing-masing untuk memutuskan pendekatan yang tepat dalam mengatasi kejahatan narkoba.   

Indonesia juga menggarisbawahi bahwa setiap negara memiliki perbedaan karakterisik tersendiri.

Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat memaksakan paradigma atau kebijakan yang berlaku di negaranya untuk dapat diberlakukan juga di negara lain.

Juga kegagalan suatu negara dalam mengatasi persoalan narkoba bukan berarti merupakan kegagalan seluruh negara. (es/hri)