Di DPR, Kepala BNPT Kembali Jelaskan Peran Siyono dan Jaringannya

Jakarta - Saat rapat di DPR, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian ditanya soal kasus kematian Siyono usai ditangkap Densus 88. Komjen Tito pun menjelaskan soal awal mula terungkapnya peran Siyono dalam jaringan terorisme.

Dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2016), pertanyaan soal kematian Siyono diajukan di antaranya oleh anggota F-Gerindra M Syafi'i dan anggota F-PKS Aboe Bakar. Di sesi jawaban, Komjen Tito memberi paparan singkat meski menurutnya yang lebih tepat untuk menjelaskan adalah Polri.

"Kemarin sudah ada pemeriksaan. BNPT juga minta masukan dan laporan. Laporan yang kami terima, Siyono bagian dari jaringan Jamaah Islamiyah," jelas Tito.

Jaringan ini sudah terpukul sejak Bom Bali yang diikuti operasi-operasi selanjutnya tetapi komunitasnya masih ada dan melakukan re-grouping. Lalu ada 9 orang yang ditangkap karena menyimpan senjata dan bahan peledak lalu pada akhir 2015 ditangkap 4 orang lagi.

"Mereka akui betul ada 3 senjata sisa lagi dari kelompok sebelumnya dan diserahkan ke Awang. Awang ditangkap 7 Maret dan dia katakan, senjatanya ada 3 sebagian dititipkan ke Siyono. Dia pengurus di kelompok itu," papar mantan Kadensus 88 ini.

Siyono yang ditangkap lalu mengaku sudah menitipkan lagi senjata itu ke seseorang bernama Tomi alias Giri alias Pak Pendek di daerah Selogiri. Siyono lalu dibawa ke sana.

"Akhirnya berangkat ke sana, barang tidak ditemukan. Di tengah perjalanan setelah kembali, dia terbogol, lakukan perlawanan. Mungkin itu yang menyebabkan luka, kekerasan tumpul, fight satu lawan satu," ungkap Tito.

"Di kasus Siyono, yang bersangkutan tangan kosong dan anggota dengan tangan kosong," tambahnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan Polri lebih berwenang menjelaskan soal kasus Siyono. Dia hanya meminta agar kasus ini tidak membuat perlawanan terhadap terorisme jadi kendur.

"Isu Siyono jangan melemahkan penegakan hukum dan penanggulangan terorisme. Jangan tujuannya membubarkan Densus. Karena ini akan ditangkap dengan manis oleh kelompok terorisme. Mohon objektif," ucap mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Tito menyebut kerja Densus 88 saat ini cukup berat dengan risiko tinggi dan penghasilan minim. Dia menceritakan bagaimana berjuangnya anggota Densus 88 demi negara.

"Saya sendiri pernah di Poso, 1.5 tahun hanya Rp 2 juta/bulan. Jadi bertarung nyawa, ditarget lagi. Kita jadi TO (target operasi) mereka. Kita buat DPO, mereka juga buat DPO," kisahnya.

"Mereka berjuang demi NKRI, tolong mereka jangan terlalu dipojokkan, lihat permasalahan dengan objektif. Terorisme ancaman bagi kita semua," pungkas Tito.

(imk/fdn)