.webp)
Ariesman bersama seorang pegawai PT APL, Trinanda Prihantoro, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuap anggota DPRD DKI, Mohamad Sanusi, yang kini juga telah berstatus tersangka. Uang suap yang disita KPK sebesar Rp 1,140 miliar diduga untuk memuluskan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) di DPRD DKI.
Raperda yang dimaksud yaitu Raperda tentang Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PT APL menjadi salah satu pengembang yang akan melakukan reklamasi di pantai utara Jakarta. Izin yang telah dikantongi PT APL yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI sempat dipermasalahkan karena dianggap melangkahi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kala itu, yang mengeluarkan izin adalah Fauzi Bowo saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Sedangkan sebagai diduga pemberi, Ariesman disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 yata (1) KUHPidana.
Terkait kasus ini, KPK juga telah mencegah bos perusahaan properti raksasa PT Agung Sedayu Group, Aguan Sugianto bepergian ke luar negeri. Aguan masih berstatus saksi.
Penahanan Ariesman seolah mengingatkan pada kasus dugaan suap yang menjerat bos perusahaan properti Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng. Kini Cahyadi telah divonis majelis hakim tindak pidana korupsi dengan 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan penjara.
Baca juga: Usai Diperiksa KPK 16 Jam, Presdir PT APL Ditahan di Rutan Polres Jakpus
Cahyadi terbukti menyuap Bupati Bogor kala itu, Rachmat yasin dengan uang Rp 5 miliar. Uang tersebut diberikan agar Rachmat menerbitkan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri di mana Cahyadi merupakan mantan komisarisnya. Selain itu, Cahyadi juga terbukti merintangi KPK dalam penyidikan terhadap Yohan Yap, anak buahnya. (rna/dra)
