Rachel Maryam Tidak Etis Surati Dubes RI di Paris Minta Bantuan

Jakarta - Anggota DPR Rachel Maryam mengirimkan surat ke Kedubes RI di Paris untuk meminta bantuan saat dia dan keluarganya berlibur. Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman mengatakan, tindakan tersebut tidak etis.

"Di luar kewenangannya enggak usah kita kalau persahabatan enggak usah pakai kop-kop surat. Kalau surat boleh, tapi enggak usah pakai nama jabatan, tapi jangan meminta apa-apa," kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman kepada wartawan di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2016).

"Sebenarnya enggak boleh. Tapi kalau dalam rangka dinasnya, enggak apa-apa, tapi kalau sudah dibiayai itu tidak boleh. Membawa keluarga tidak dilarang asal biaya sendiri, jangan pakai biaya dinas," sambung Rambe.

Rambe mengatakan, bila mau berkunjung ke luar negeri, cukup menyurati orotitas KBRI di negara setempat dengan nama pribadi tanpa meminta fasilitas apapun. Meminta tolong menyiapkan fasilitas dianggap tidak etis, apalagi bila membawa-bawa jabatan.

(Baca juga: Kata Kemlu Soal Kunjungan Rachel Maryam ke Paris dan Protap Fasilitas Kedinasan)

"Kalau memberitahukan keperluannya tidak apa-apa, tapi kalau minta tolong juga belum tentu sana bantu. Memang mereka punya uang. Kalau itu (menyurati KBRI luar untuk minta fasilitas transportasi) lah saya tidak mau, sebab itu saya bilang tidak etis," ujar Rambe.

Rachel Maryam membenarkan dirinya mengirimkan surat ke Dubes RI di Paris, Prancis. Namun menurut politisi Gerindra itu, dia hanya meminta bantuan untuk dicarikan mobil sewaan selama berlibur di Paris.

"Memang saya minta dibantu untuk difasilitasi untuk dicarikan kendaraan saya dan keluarga saya," jelas Rachel, Jumat (1/4).

"Tapi biaya atas tanggungan saya pribadi," tambahnya.

Kehebohan tentang surat Rachel ini muncul setelah sebelumnya beredar surat berkop kementerian yang meminta fasilitas terkait kunjungan seorang anggota DPRD beserta keluarganya ke Sidney, Australia.

Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu ditujukan pada Konsulat Jenderal RI di Sydney, Australia.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB kemudian membantah bahwa surat itu dibuat oleh MenPANRB Yuddy Crisnandi, melainkan oleh stafnya.

(Baca juga: Ironi di Surat KemenPAN ke Sekjen Kemlu Soal Kolega Menteri Yuddy) (hri/hri)