Ironi di Surat KemenPAN ke Sekjen Kemlu Soal Kolega Menteri Yuddy

Jakarta - Kritik datang ke KemenPAN terkait surat dari Sekretaris KemenPAN ke Sekjen Kemlu soal fasilitas untuk kolega Menteri Yuddy Chrisnandi. Semestinya di lembaga yang menggembar gemborkan reformasi birokrasi hal itu tak terjadi.

"Peristiwa kiriman surat ke Sekjen Kemlu dengan tembusan Konjen RI di Sydney dr KemenPAN dan RB ini sungguh ironis. Terjadi dalam kementrian yang menggembar gemborkan reformasi birokrasi," kata pengamat politik UGM Arie Sudjito, Jumat (1/4/2016).

Menurut Arie, hal ini menunjukkan betapa buruknya sistem dan corak penataan kelembagaan ini. Sesungguhnya hal semacam ini mungkin bukan hal baru, ibarat gunung es dan perlu direview di berbagai kementrian.

"Mungkin kayak di KemenPANRB, tidak sepenuh hanya Sesmen yang tanggung jawab, tapi menteri juga harus tanggung jawab. Karena bagaimanapun menteri mestinya memimpin harus tagu arah strategis kebijakan dari hal besar sampai teknis," jelas dia.

"Paling tidak etika, koridor atau aturan sampe SOP," tambahnya.

Arie mengungkapkan, apalagi ada sinyalemen itu atas perintah  Sespri menteri, secara tidak langsung mestinya menteri jauh-jauh hari sudah memberi arahan apa yang boleh dan tidak boleh.

"Kasus ini menunjukkan krisis legitimasi KemenPANRB, menyuruh kementerian lain disiplin kerja dan taat aturan main tetap justru terjadi di kementrian itu sendiri," tuturnya.

"Bisa saja menteri mengelak bahwa dia tidak tahu menahu, tapi apapun itu terjadi di KemenPANRB di mana dikomandani menteri. Masalahnya kan karena ini bocor ke publik. Coba kalo nggak bocor, apakah menteri juga bersikap yang sama?" tutup dia. (dra/dra)