Dukung Kelanjutan Proyek Hambalang, Pimpinan KPK: Jangan Ada Masalah Baru

Jakarta -
Nasib kelanjutan proyek Hambalang segera ditentukan usai Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas pada Rabu kemarin. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun membentuk tim audit teknis untuk mengecek kondisi kelayakan proyek Hambalang di Bogor.

Ada 4 temuan awal yang sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. Pertama, kecepatan pergerakan tanah 8 mm per tahun; Kedua, kondisi bangunan seluruhnya dalam kondisi tegak dan tidak bergeser; Ketiga, tidak adanya retakan berarti pada struktur bangunan di proyek Hambalang; Keempat, terjadi degradasi pada struktur bangunan yang terbuka karena oksidasi, khususnya akibat penghentian pekerjaan.

Bangunan proyek Hambalang sempat mangkrak lantaran tersangkut kasus korupsi yang ditangani KPK. Namun untuk proyeknya sendiri tidak dalam sitaan KPK sehingga dapat dilanjutkan kembali.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa kelanjutan proyek Hambalang harus dilakukan lebih cermat. Saut menegaskan evaluasi total harus dilakukan.

"Kita dukung niat pemerintah untuk lanjutkan pembangunannya kembali dengan sejumlah rekomendasi. Dievaluasi total dari awal teknis, manajemen, time table pekerjaan agar KPK bisa mengikuti jadwalnya agar tidak menimbulkan masalah baru," kata Saut saat dikonfirmasi, Kamis (31/3/2016).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo serius ingin melanjutkan megaproyek itu dengan menggelar rapat terbatas. Rapat dihadiri Menpora Imam Nachrowi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung M Prasetyo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan sejumlah menteri yang sudah ikut di rapat sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, nasib proyek Hambalang menjadi perhatian serius Presiden Jokowi setelah dia sidak ke lokasi pada Jumat (18/3) lalu. Jokowi sudah menentukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti proyek Hambalang ini. (dhn/dhn)