Pimpin Rapat Soal Hambalang, Jokowi: Aset Negara Harus Diselamatkan

Jakarta - Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya menggelar rapat terbatas membahas kelanjutan proyek Hambalang di Bogor. Jokowi menyebut aset negara harus diselamatkan, tapi juga harus hati-hati menindaklanjutinya.

"Proyek Hambalang ini sebagai aset negara perlu diselamatkan, tetapi memang harus hati-hati karena khususnya secara teknis mengenai stabilitas tanah perlu dicek ulang kembali," ucap Jokowi saat memulai rapat sekitar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Rapat perdana bahas kelanjutan proyek Hambalang (Foto: M Iqbal/detikcom)

Hadir dalam rapat itu Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menpora Imam Nachrowi, Menteri PUPERA Basuki Hadi Muljono, Menko Kemaritiman Rizal Ramli.

Lalu hadir pula Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung M Prasetyo, Menkum HAM Yassona Laoly, Kepala BPK Harris Azhar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Bupati Bogor Nurhayanti.

Jokowi mengatakan keinginannya melanjutkan proyek Hambalang itu setelah dia sidak pada Jumat (18/3) lalu. Jokowi sudah meminta Menteri PU PERA untuk mengecek soal kondisi tanah yang labil di bukit Hambalang tersebut.

(Baca juga: Begini Isi Bangunan Hambalang yang Bikin Jokowi Geleng-geleng Kepala)

"Saya harapkan nanti bisa dilaporkan untuk pemeriksaan dari sisi aspek teknisnya," lanjut Jokowi.

Jokowi menambahkan, rapat ini mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melihat hasil audit atas proyek Hambalang sebelumnya.

"Sehingga apabila nanti memungkinkan, kita teruskan itu," kata Jokowi.

Tak hanya itu, dari sisi hukumnya Jokowi juga akan meminta pendapat Jaksa Agung, Kapolri termasuk Menkum HAM yang hadir dalam rapat sore ini. Yaitu terkait tidak ada kendala hukum jika proyek Hambalang dilanjutkan.

(Baca juga: SBY: Saya Dukung Penuh Jika Pak Jokowi Ingin Teruskan Proyek Hambalang)

"Sehingga apabila nanti diputuskan untuk diteruskan, aspek-aspek teknisnya dari audit dan juga hukum, betul-betul pada posisi yang bisa diteruskan," tegas Jokowi.

"Saya kira itu sebagai pengantar. Saya persilakan ketua BPK terlebih dahulu (memberi paparan)," lanjut Jokowi. Rapat selanjutnya digelar tertutup. (miq/hri)