Ical, Hidayat dan Sultan Palembang Setuju Kembalikan GBHN

Jakarta - Sejumlah tokoh nasional hadir dalam Konvensi Haluan Negara. Para tokoh yang hadir pun setuju bila Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dibangkitkan kembali.

"Indonesia memerlukan satu rancangan yang dari masukan masyarakat dan para cerdik pandai. Kita tak bisa biarkan batang tubuh UUD '45 yang kini sudah melenceng dari mukadimahnya. Untuk itulah haluan negara bisa jadi satu pintu masuk amandemen terbatas. Kita masuk kepada yang paling penting yaitu perubahan terbatas," ujar Mantan Menko Kesra Aburizal Bakrie (Ical) di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2016).

Ketum Golkar tersebut juga menyatakan, selama ini pembentukan regulasi begitu mudah diatur kaum pemodal asing. Sehingga butuh sebuah haluan yang betul-betul digali dari kearifan lokal.

"Kita dengarkan sambutan dari ibu Megawati untuk memasukkan aspek lokal untuk dapat jadi haluan negara. Tidak bisa serta merta memasukan pemikiran negara lain," imbuh Ical.

Selanjutnya Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid juga sepakat bila kemudian GBHN dibangkitkan kembali. Dia menekankan, GBHN bukanlah produk Orde Baru.

"Garis Besar Haluan Negara bukan Orde Baru, tapi perintah UUD sejak diterima pada 18 Agustus 1945. Setelah amandemen, terjadilah perubahan yang sangat signifikan," ujar Hidayat.

Politisi PKS ini berharap adanya masukam masyarakat untuk melakukan amandemen terbatas kepada MPR. Untuk melakukan amandemen, perlu adanya dukungan ⅔ anggota MPR.

"Karenanya mudah-mudahan Allah meridhai kita. Semoga bangsa Indonesia jadi jaya dan raya," ungkap pria yang akrab disapa HNW ini.

Selanjutnya Ketua Yayasan Sultan dan Raja Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin juga menyampaikan sikapnya. Dia menyebut haluan negara adalah langkah untuk melakukan harmonisasi pembangunan.

"Bagaimana hukum adat dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya menuju suatu bangsa yang diperhitungkan," kata Sultan Palembang itu.
(bpn/van)