.webp)
"Kenapa perlu haluan negara? Banyak yang disorientasi terhadap tujuan berbangsa dan negara. Padahal UUD jelas, kedaulatan di tangan rakyat," kata Zulkifli saat berpidato di Konvensi Haluan Negara di JCC, Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Zulkifli menuturkan bahwa haluan negara bukan hanya berisi tentang perekonomian, tetapi juga politik dan keamanan, sosial budaya, serta wawasan kebangsaan. Setelah reformasi, roh soal wawasan kebangsaan ini dinilai sudah mulai hilang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
MPR sudah menerima banyak aspirasi terkait haluan negara dari banyak pihak. Ada yang berpendapat bahwa UUD 1945 perlu dikembalikan ke sebelum diamandemen.
"Sebagian berpendapat pentingnya kembali ke UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen dengan berbagai alasan. Antara lain, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa kita tidak ikut sistem barat atau timur, kita punya Pancasila," tutur Zulkifli.
Ada pula yang menilai UUD 1945 tidak perlu diamandemen. Fraksi-fraksi memberikan pendapat hingga akhirnya diambil jalan tengah.
"Yang disepakati adalah pentingnya haluan negara. Hampir semua fraksi sepakat. Terima kasih kepada Ibu Megawati yang juga beri speech di MPR," ucapnya. Acara ini juga dihadiri oleh Megawati.
Dalam rapat gabungan yang kedudukannya tertinggi kedua setelah paripurna, MPR memutuskan untuk memulai tahapan-tahapan. Pertama kali yang dilakukan adalah sosialisasi serta diskusi dengan kampus-kampus, pakar hukum tata negara, kepala daerah, partai politik, serta perwakilan masyarakat.
"Itu tahapan agar kita bisa lakukan haluan negara secara komprehensif," tegas Zulkifli.
Proses ini membutuhkan waktu yang panjang dan tidak mudah. Zulkifli pun menampik bila ada anggapan bahwa MPR ingin semakin berkuasa dengan adanya haluan negara ini.
"Ada pendapat miring MPR ingin memperluas kekuasaannya. Jadi saya ingin ini berlakunya untuk MPR yang akan datang. Ini semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan kami sekarang," pungkasnya.
(imk/van)
