.webp)
Irjen Moechgiyarto dilantik menggantikan posisi Irjen Pol Tito Karnavian yang diangkat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) pada 21 Maret lalu.
Dia menekankan jajarannya untuk bekerja prosedural, profesional dan proporsional (3P). Program-program Polda Metro Jaya akan berbasis anggaran, dan menolak adanya anggaran 'siluman'. Irjen Moechgiyarto juga punya jurus untuk memperketat izin senjata api bagi anggotanya hingga mengurai kemacetan Ibu Kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Tolak Anggaran 'Siluman'
|
Foto: lamhot Aritonang
|
"Saya kepada anggota itu selalu menekankan 3P, yaitu prosedural, profesional dan proporsional. Bekerja secara prosedural, kuncinya segala kegiatan harus berdasar peraturan perundang-undangan," tegas Moechgiyarto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Kamis (24/3/2016).
Namun, jika persoalan tersebut ada di grey area, maka pihaknya akan mengacu kepada kebijakan pemerintah. "Kalau wilayahnya abu-abu, ada kebijakan pemerintah, ada namanya diskresi. Contohnya taksi ilegal dan non ilegal, karena ranahnya bukan kewenangan polri, sehingga itu kebijakan pemerintah. Polisi tugasnya mengamankan saja," terang Moechgiyarto.
Selain bekerja secara prosedural, seorang anggota Polri, menurutnya harus bekerja secara profesional yang menerapkan teknik dan taktik secara profesional. "Misalnya mau nangkap seseorang dia (pelaku) punya keahlian, kemudian membawa senpi masa kita konyol menangkap itu tanpa teknik dan taktis," imbuhnya.
Bekerja secara proporsional, hal ini yang menurutnya kerap diabaikan. Menurutnya, tidak perlu mengada-ada suatu kegiatan yang tidak dianggarkan biayanya. "Misalnya ada kewenangan lembaga lain, dihantam oleh lembaga lainnya. Saya berusaha untuk menerapkan demikian, sehingga program-program Polda Metro Jaya nantinya pasti akan berbasis anggaran," ungkapnya.
"Saya enggak mau kalau dibilang anggaran siluman. Kalau enggak ada anggarannya, enggak perlu kita mengada-adakan," tambahnya.
Namun, soal anggaran ini, lanjut Kapolda, pihaknya tidak melulu menggunakan APBN. Ia tidak menutup kemungkinan apabila ada dana hibah dari perusahaan. "Makanya sudah ada anggaran berbasis kinerja. Kalau tidak didukung anggaran, apakah ada CSR atau hibah yang tidak terikat," pungkasnya.
2. Polisi Dugem Dilarang Pegang Senpi
|
Foto: lamhot Aritonang
|
"Kita berdayakan dan galakan program kapolri juga, itu ada namanya revolusi mental itu senantiasa harus kita galakan," kata Irjen Moechgiyarto kepada wartawan usai pisah sambut di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/3/2016) malam.
Seperti polisi yang menembak istri lalu bunuh diri di Bekasi, menjadi salah satu perhatian serius Moechgiyarto dalam pemberian senjata api kepada anggota. Ia tegaskan pihaknya akan memperketat pemberian izin senjata api bagi anggotanya.
"Kemudian kita akan perketat perizinan senpi. Senpi itu tidak sekadar hanya lulus tes priskologi atau mahir menembak," imbuhnya.
Menurutnya, selain tes psikologi dan kemahiran anggota dalam menembak, anggota yang akan diberikan kewenangan untuk memegang senjata api juga harus dicek track recordnya. "Tapi rekam jejak juga harus diperhatikan, dari personel yang akan diberikan kewenangan memegang senpi, contoh rekam jejak itu bisa saja dari gajinya, sudah habis untuk bayar hutang kok dikasih senpi nanti bisa dijual senpinya untuk menutupi kekurangannya," jelasnya.
Moechgiyarto juga tidak akan memberikan izin memegang senpi pada anggota yang senang pergi ke tempat hiburan malam. "Kalau orangnya senang dugem, itu juga tidak boleh kita berikan senpi," tutupnya.
3. Hidupkan Dewan Lalu Lintas
|
Foto: Indah Mutiara Kami
|
"(Program jangka pendek) sudah barang tentu saya akan melanjutkan program Pak Tito," kata Moechgiyarto kepada wartawan usai pisah-sambut Kapolda di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/3/2016) malam.
Jakarta memiliki sejumlah persoalan, di antaranya masalah kemacetan. Soal macet ini, Moechgiyarto mengatakan bahwa permasalahan tersebut tidak bisa ditangani polisi saja tetapi harus bersama-sama instansi terkait.
"Bahwa msalah kemacetan ini tidak bisa hanya ditangani satu institusi saja, Polri saja tetapi harus ditangani bersama stakeholder lain, institusi terkait sehingga saya punya kebijakan atau prinsip kerja bahwa polisi ini harus ada di hulunya, ada faktor kriminogen tadi," jelasnya.
"Ada kebijakan pemerintah yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan gangguan kamtibmas salah satunya macet tadi," sambungnya.
Di samping itu, ia juga akan memghidupkan kembali dewan lalu lintas untuk mengatasi kemacetan Jakarta ini. "Makanya polisi sudah ada di sana. Ada namanya dewan lalu lintas itu nanti kita hidupkan kembali, bagaimana kerja dewan lalu lintas ini. Jadi enggak bisa polisi kerja sendiri, itu tim," pungkasnya.
Halaman 2 dari 4
