Soal Proyek Hambalang, Jokowi Disarankan Minta Pertimbangan DPR dan KPK

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melanjutkan megaproyek pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo, menyarankan agar Presiden meminta pendapat atau pertimbangan DPR dan KPK terlebih dahulu.

Pendapat dan pertimbangan DPR serta KPK diperlukan agar tidak timbul masalah baru di kemudian hari. "Presiden Joko Widodo sebaiknya meminta pendapat atau pertimbangan dari DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait nasib bangkai proyek Hambalang. Aset negara dalam proyek bermasalah itu memang harus diselamatkan. Namun, agar tidak timbul masalah baru di kemudian hari, Presiden perlu mendengarkan pertimbangan DPR dan KPK," kata Bambang melalui keterangan tertulisnya, Rabu (23/3/2016).

Politikus yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan bahwa bagaimana pun juga Presiden wajib menghormati pandangan dan sikap DPR serta KPK terhadap proyek Hambalang yang gagal direalisasikan itu. Pada periode sebelumnya, Komisi X DPR telah meminta pemerintah untuk tidak melanjutkan proyek dimaksud karena para penanggungjawabnya bermasalah dan sudah dihukum.
 
Sedangkan KPK menyarankan pemerintah untuk mendengarkan pendapat para ahli jika ingin melanjutkan proyek Hambalang, agar kerugian negara tidak bertambah. Para ahli cenderung menolak proyek itu dilanjutkan karena berdiri di atas tanah yang rawan bencana.
 
"Presiden memang perlu mengambil inisiatif menyelamatkan dan mendayagunakan aset negara di Hambalang. Misalnya dengan menggagas perubahan peruntukan. Namun, karena proyek ini sudah terlanjur sarat dengan masalah hukum, Presiden mau tak mau harus kooperatif dengan DPR dan KPK," kata Bamsoet.
 
Menurut Bambang bangkai proyek Hambalang adalah contoh perilaku tidak bertanggung jawab yang diperlihatkan oleh pemerintah terdahulu. "Triliunan rupiah sudah dikeluarkan negara, tetapi yang didapat hanya bangkai proyek. Pemerintah terdahulu tidak pernah sungguh-sungguh berinisiatif untuk menyelamatkan aset dan keuangan negara di proyek ini," kata dia.

Bamsoet pun mengapresiasi inisiatif Presiden Jokowi untuk menyelamatkan atau memperkecil kerugian negara di proyek Hambalang. "Akan tetapi, Presiden Jokowi jangan bertindak ceroboh agar tidak timbul masalah baru di kemudian hari," tutup Bamsoet.

Dukungan untuk menyelamatkan proyek Hambalang juga disampaikan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Jika Pak Jokowi ingin lanjutkan proyek Hambalang, saya senang & dukung penuh. Dulu saya juga tuntaskan banyak proyek yang belum selesai," tulis SBY lewat akun twitter @SBYudhoyono, Senin (21/3/2016) lalu.

SBY menjelaskan pada era pemerintahannya, pihaknya juga punya keinginan melanjutkan megaproyek tersebut ketika Menpora dijabat oleh Roy Suryo. Namun saat itu, kata SBY, anggaran 'ditahan' DPR dan KPK tak mengizinkan kelanjutan proyek.

"Alasan terhentinya pembangunan proyek Hambalang (Pak Jokowi bilang "mangkrak") sangat jelas & bisa dipertanggungjawabkan," sebut Ketum Partai Demokrat itu.

(erd/nrl)