.webp)
"Saya tidak melihat ada itu (suap). Jadi, kita tidak terpengaruh sama sekali. Kita steril. Hakim 9 orang ditambah panitera dan petugas yang menangani pilkada itu tidak terpengaruh menghadapi situasi dan kondisi yang ada di luar," ujar Arief saat jumpa pers di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2016).
Arief mengatakan, selama ini para hakim dan panitera MK selalu diawasi oleh Dewan Etik. Terlebih saat menangani perkara sengketa pilkada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arief tak menampik jika godaan suap saat menangani perkara pilkada selalu ada. Namun, godaan tersebut tak pernah sampai menyentuh MK.
"Ada satu, perkara yang beredar di media. Dewan Etik berpesan kepada para hakim agar sangat hati-hati. Dewan Etik menyorot kita dan menjaga kita betul mulai dari persidangan sampai akhir dijaga oleh Dewan Etik," jelas Arief.
"Kita tidak mendengar dan merasakan apapun, termasuk pihak-pihak yang coba mempengaruhi dan mengintervensi tugas hakim. Tidak ada pressure sama sekali kepada hakim, sehingga hakim bisa bekerja secara optimal dan independen. Sehingga bisa lihat putusan kita. Perlu saya sampaikan, beberapa pihak mengapresiasi antara putusan MK dengan sikap kita terhadap sesuatu perkara. Kita tidak bermain-main," tegas Arief.
Senada dengan Arief, Sekjen MK M Guntur Hamzah juga menegaskan pihaknya tidak ada yang terpancing godaan suap selama menangani perkara PHP serentak 2015 itu.
(Baca juga: Seluruh Perkara Sengketa Pilkada Serentak Telah Dituntaskan MK)
"Kami ingin sampaikan, sampai saat ini kami belum ada laporan terkait adanya yang mempengaruhi kredibilitas teman-teman kepaniteraan. Tidak ada masalah dengan lembaga kami. Baik dari kepaniteraan atau pun kesekjenan," kata Guntur. (jor/hri)
