Elite PPP: Suryadharma Ali Terima Keputusan Menkum HAM

Jakarta - Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) menerima dengan legowo keputusan Menkum HAM yang memperpanjang kepengurusan hasil Muktamar Bandung. Hal tersebut disampaikan SDA melalui Epyardi Asda.

"Beliau mengatakan beliau menerima dengan legowo, apapun keputusan pemerintah. Dalam hal ini perpanjangan SK Bandung," ujar Epyardi di lokasi Mukernas IV di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/2/2016).

Epyardi bercerita, ia dipanggil SDA ke Rutan Guntur pada Kamis (25/2) pagi tadi. Di lapas, SDA disebutkan merasa terenyuh karena beberapa pimpinan wilayah sengaja datang menemuinya Rabu (24/2) kemarin.

"Sebagai negarawan beliau tidak menginginkan partai ini hancur. Setelah rapat dengan tim-tim yang ada, beliau mengatakan bahwa kita harus dewasa, bisa menyatukan partai yang sudah hancur seperti ini. Dan kita harus menerima apa yang diputuskan oleh pemerintah," jelas Epyardi.

Kedatangan Epyardi ke Mukernas IV Ancol juga untuk menyampaikan surat dari SDA yang isinya meminta pembentukan majelis islah.

"Maka atas dasar itu untuk mencapai islah yang sesungguhnya, kami akan membentuk, kami di sini kepengurusan Bandung, membentuk majelis islah PPP," tutur Epyardi, saat membacakan surat SDA.

"Kami mohon kepada ketua umum hasil Muktamar Jakarta, dan pimpinan eks Muktamar Surabaya, mengirimkan 5 orang personelnya untuk bersama sama merumuskan langkah-langkah konkrit yang kita capai dalam rangka islah," paparnya.

Nama-nama personel tersebut diharapkan disetor kepada SDA selambat-lambatnya 27 Februari 2016. Akan tetapi dikarenakan SDA berada di dalam tahanan dan geraknya terbatas, maka sebagai 'contact person' telah ditunjuk Vernita Darwis.

"Surat ini sudah saya serahkan ke Pak Emron Pangkapi. Mari duduk bersama, apapun hasil Mukernas ini mari kita bicarakan. Kalau katanya islah seutuhnya, ya duduk bersama-sama dong. Jangan sendiri-sendiri. Bagi Pak SDA tak ada kepentingan apapun, hanya demi PPP," tutup Epyardi. (rna/tor)