"SDA menyatakan tidak merestui, tidak ada mukernas. Karena mukernas harus dilaksanakan dengan baik, harus ada steering committee, dan sebagainya. Dan SDA sebagai ketum yang punya legal standing harus mengetahui dan merancang betul, walaupun beliau sedang ada di tahanan," kata Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016).
Dimyati menyebut Muktamar Bandung sudah tamat. Seharusnya yang ada adalah gabungan kepengurusan Muktamar Surabaya dan Jakarta.
"Eks Surabaya dan Jakarta dipadukan. Eks posisinya diatur, tinggal di mixed aja. Tinggal (selenggarakan) muktamar luar biasa, muktamar islah, atau dilanjutkan sampai 2019, " paparnya.
"Beliau (Suryadharma) sudah beri statement bahwa mukernas tanpa restu beliau," tambah Dimyati.
Mukernas PPP akan dibuka di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pukul 15.00 WIB sore nanti. Perwakilan pemerintah disebut akan menghadiri acara pembukaan. (imk/tor)











































