Luhut Bicara Keistimewaan dan Kurang Maksimalnya Pengelolaan Papua

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti pengelolaan Provinsi Papua dengan segala keistimewaannya. Namun Luhut menyebut Papua belum dikelola dengan baik.

"Papua itu apa sih masalahnya? Saya sudah berkali-kali mengatakan kita nggak pernah posisi menyerang, selalu dihajar terus," kata Luhut di Halim Perdana Kusumah, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Luhut membeberkan Papua diberikan dana otonomi khusus sejak 2002 sebesar Rp 52 triliun untuk pembangunan, termasuk Rp 15 triliun untuk Papua Barat. Namun Gubernur dan kepala daerah di Papua belum bisa kelola dengan baik.

"Hampir 60 persen pemimpin-pemimpin di Papua itu meninggalkan tempatnya. Bagaimana dia mau memanage dengan baik? Salah pemerintah itu di mana? Jadi manajemen itu yang tidak baik," ujarnya.

"Oleh karena itu kita sekarang pelan dorong baik-baik supaya jalan. Pejabat-pejabat itu kita minta jangan terlalu banyak keluar dari Papua," pinta Luhut.

Selain soal dana otonomi khusus, Luhut juga mengatakan Papua istimewa karena kepala daerah di Papua harus memenuhi syarat sebagai pribumi, beda dengan kepala daerah lainnya.

"Presiden sendiri perhatiannya luar biasa. Bahwa itu perbaikan tidak over night, butuh waktu. Jadi nggak usah aneh-anehlah," kata Luhut.

Soal riak-riak kecil di Papua yang kerap dikaitkan dengan gerakan tertentu, Luhut minta jangan terlalu direspon. Menurutnya, mereka hanya ingin menunjukkan eksistensi mereka di Papua.

"Ah, apa ancam-ancaman. Ini negara berdaulat, jangan ancam-ancaman. Macam-macam saja. Nanti saya pergi lagi ke sana," tegas Luhut.

(bal/fjp)