.webp)
Mereka akan bicara dalam acara bertajuk "Revolusi Mental sebagai Intervensi Sosial" di Auditorium Gedung H Fakultas Psikologi UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (19/2/2016) pukul 14.00 WIB. Acara ini digelar oleh Fakultas Psikologi UI bekerja sama dengan Pokja Revolusi Mental Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3 Bupati berprestasi yang akan hadir adalah Bupati Wakatobi Hugua, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, dan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo. Ahli psikologi politik UI Prof Hamdi Muluk juga akan jadi pembicara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yoyok menuturkan, awal mula menjabat, ada orang yang mengaku sebagai adik bupati meminta fee proyek kepada bawahannya. Yoyok berang, hingga akhirnya membuat surat edaran yang berisi larangan kepada seluruh dinas untuk tak menerima siapa pun yang mengaku atas nama bupati.
"Pokoknya kalau ada yang mengatasnamakan bupati, keluarga bupati, tim sukses, atau siapa pun yang mengatasnamakan saya meminta fee proyek agar tidak dilayani," tegas peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015 ini. Surat edaran itu diperintahkan Yoyok ditempel di meja kerja agar terbaca oleh seluruh tamu.
Yoyok juga bekerja sama dengan organisasi antikorupsi untuk membuat pakta integritas di seluruh kantor dinas. Khusus untuk lelang, siapa pun pemenang proyek, wajib 'dipertontonkan' ke masyarakat agar bertanggung jawab terhadap duit rakyat.
"Pada saat penyerahan Surat Perintah Kerja, ada wartawan, LSM. Intinya saya minta ke kontraktor agar jangan menyakiti rakyat Batang karena duitnya rakyat Batang," papar pria kelahiran 1972 ini.
Selama tiga tahun menjabat, mantan intel BIN tersebut sudah menerima sejumlah penghargaan, terutama yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan transparansi anggaran. Di antara penghargaan itu adalah: Bung Hatta Anti-Corruption Award Tahun 2015, Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dengan predikat CC dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Penghargaan sebagai 10 besar terbaik kategori Kabupaten dengan Tingkat Kepatuhan terhadap Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia, sampai penghargaan Adipura Tahun 2013 dan 2015.
Kalangan LSM antikorupsi berulang kali melontarkan pujian kepada Yoyok sebagai bupati antikorupsi. Lulusan Akmil tahun 1994 itu juga dikenal akrab dengan organisasi buruh dan tani. (tor/nrl)
