Poros Pelayanan TKI Diluncurkan di Nunukan: Permudah Pengurusan Dokumen

Nunukan, - Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meresmikan Program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Program ini dibuat agar TKI illegal yang ada di Sabah, Malaysia bisa mengurus dengan mudah dan cepat dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi TKI legal.

"Ini merupakan wujud nawacita yang dirancang pemerintah Jokowi - JK. Sekitar 60% TKI yang pergi ke Malaysia illegal dan menimbulkan masalah. Oleh karenanya pemerintah Indonesia dan Malaysia harus merapikan TKI," ujar Menko PMK Puan Maharani, di kantor  Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan, Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (16/2/2016).

Selama ini TKI ilegal, baik yang memalsukan identitasnya atau TKI yang tidak punya passport beralasan, aturan yang ada sangat sulit. Mereka beralasan kalau mengurus KTP, Kartu Keluarga, passport dan dokumen lainnya harus kembali ke kampung asal. Akan tetapi, dengan adanya program baru ini para TKI illegal bisa mengurus dokumen tersebut di Nunukan, di mana daerah ini letaknya di perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

Pemerintah Malaysia sendiri telah memberikan opsi agar para TKI bisa mengurus dokumen tanpa harus pulang ke Indonesia, namun harganya terpaut mahal, yaitu sekitar 4.000 -5.000 Ringgit (sekitar Rp 16 juta). Sementara, di kantor BP3TKI Kabupaten Nunukan (tempat program ini diluncurkan) para TKI bisa mengurus dokumen tersebut dengan cepat, mereka akan tinggal selama sekitar lima hari untuk mengurus semuanya dan dikenakan biaya satu juta rupiah.

"Dengan adanya program ini para TKI lebih cepat mengurus dokumennya. Di sini mengurus KTP (ambil melalui data internet) dan KK bisa langsung jadi sehari karena ada dukcapilnya di kantor sini. Selain itu ada juga bagian imigrasi, lengkap sehingga one stop service," ungkap Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid yang juga hadir dalam acara ini.

Menko PMK Puan menyebut program ini adalah program one stop service karena terintegrasi antara imigrasi, dukcapil, dan instansi lainnya. Di kantor BP3TKI itu juga ada 75 kamar tempat penginapan TKI gratis dan disediakan makan. Selama 5 hari para TKI mengurus dokumen, dan diberikan pelatihan kerja serta wawasan kebangsaan.

"Melalui program poros itu mereka diberikan tempat penampungan sambil diberi pelatihan. Tujuannya perlindungan, penampungan, pemberdayaan supaya legal," kata Puan.

Menkumham Yasona Laoly juga hadir dalam peluncuran program ini. Ia optimis dengan program poros ini karena semua fasilitas untuk TKI supaya memiliki kekuatan hukum dan memiliki gaji yang lebih pasti.

Selain 75 tempat penampungan di kantor BP3TKI, ada 384 tempat kamar penginapan milik Pemda setempat untuk TKI yang dideportasi atau pun TKI illegal yang mau mengurus dokumennya. Di Nunukan, masih terkendala listrik dan sinyal, tapi Kepala BNP2TKI dan Menkum Ham mengupayakan perbaiki kendala itu.

"Memang hambatan ada di sinyal, tapi kan ini Pak Nusron ingin menghubungi Telkom dan bu Menko Puan bisa menghubungi Menkominfo. Ini adalah kesungguhan kita, sambil berjalan kita perbaiki. Tadi kami dari Kemenkum Ham sangat mendukung upaya ini. Kalau kendala listrik bisa pakai genset tapi memang kalau dari kebutuhan Kalimantan pemerintah sedang menguapayakan membangun listrik 30.000 MW. Ini akan dikerjakan juga di daerah lain," ungkap Menkum Ham Yasona.

"Persoalan TKI illegal bukan hanya terjadi di perbatasan tapi di Malaysia, Brunai, dan Timur Tengah, contoh dari program poros ini bisa mengurangi TKI ilegal karena terbukanya informasi. Jadi soal TKI dari calo mereka bisa tahu dan menghindari calo karena sebelumnya informasi tertutup," imbuh Yasona.

"Kalau programnya berhasil ini akan dilakukan di perbatasan Batam dan Entikong sehingga program ini jadi percontohan," tutup Puan.

(fjp/fjp)