Pengurus Golkar Diingatkan Tak Pakai Fasilitas Negara Saat Ikut Munas

Jakarta - Ketua DPP bidang organisasi dan daerah Partai Golkar, Mahyudin menyatakan munaslub siap dilaksanakan. DPP akan melakukan musyawarah daerah dan memperpanjang surat keputusan pengurus daerah yang bermasalah hingga munaslub dilaksanakan bulan April mendatang.

Mahyudin menegaskan dalam munaslub nanti, tidak boleh ada pengurus Golkar yang menggunakan fasilitas negara untuk melakukan aktivitasnya. Dengan tidak menggunakan fasilitas negara, menurut dia bisa menjauhkan Golkar dari citra partai yang money politic.

"Saya kira memang kita harus fair dulu, kalau Munas baik kita harus mengawali dengan baik, tidak ada yang memakai fasilitas fasilitas negara atau fasilitas yang tidak baik untuk digunakan oleh partai Golkar," kata Mahyudin saat berbincang di Hotel Rattan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (14/2/2016).

Sebelum Munas digelar, kata Mahyudin, pihaknya akan melakukan verifikasi atas keabsahan pengurus daerah. Pasalnya sejak 30 Desember 2015 lalu nyaris seluruh pengurus Golkar di daerah mengalami demisioner.

"Sebelum munas, kita menyepakati verifikasi dari kepesertaan, setelah tanggal 30 Desember 2015 nyaris seluruh pengurus partai Golkar mengalami demisioner. Sehingga untuk masuk ke munas mereka harus memiliki asas legalitas formal yaitu harus ada pengesahan," kata Mahyudin.

Mahyudin menyatakan akan menginisiasi adanya musyawarah daerah untuk pengaktifan kembali pengurus yang demisioner. Namun, mengingat waktu yang sudah mepet, DPP Partai Golkar memiliki opsi lain yaitu dengan memperpanjang SK Kepengurusan hingga Munas dilaksanakan.

"Caranya bisa lewat dimusdakan semua bisa diperpanjang, tapi mengingat waktu yang mepet tidak bisa dimusdakan semua, kita pilih opsi lain yaitu DPD 2 dan DPD 1 akan diperpanjang SKnya sampai acara Munas yang akan digelar April mendatang," lanjut dia.

Dengan langkah-langkah membahas kasus per kasus pengurus yang bermasalah, Ia berharap jalannya munas tidak akan terhambat.

"Kita pelajari perpecahan DPD DPD yang ada satu persatu, kasus per kasus, yang memang pemecatannya tidak beralasan dikembalikan kepada pengurus yang lama. Bagi yang dipecat karena melanggar atau dapat sanksi dari organisasi saya kira itu sudah Jalan dan tidak ada masalah. Kita akan selesaikan semua di Munas , April Ini kita sudah siap melaksanakan Munas," tutur dia.

(erd/erd)