Menteri Yuddy: Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat tapi Sebatas Prosedur

Bandung - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan ada peningkatan poin dalam evaluasi kinerja akuntabilitas baik di tingkat kabupaten dan kota maupun tingkat provinsi. Meski begitu, menurutnya saat ini kualitas aparatur masih baru sebatas prosedur dan belum sampai pada dampak yang terasa di masyarakat.

"Ada peningkatan dibandingkan tahun yg lalu, indeks rata-rata kabupaten kota sebelumnya dibawah 45, sekarang sudah diatas 45 tapi belum sampai 50, provinsi yang dulu 50 an sekarang mendekati 60. Jadi akuntabilitas kinerja atau tata kelola pemerintahan ada peningkatan," ujar Yuddy usai menyerahkan penghargaan ke Kota Bandung dan Kota Sukabumi di penghargaan di Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Jumat (12/2/2016).

Namun ia mengaku belum puas dengan peningkatan itu karena masih ada indikator lainnya yang harus dipenuhi yaitu pemerataan dan pelayanan yang lebih baik.

"Kalau angka masih 50 itu artinya pelayanan baru sebatas prosedur. Bahwa anggaran ada dan dipakai untuk program, tapi manfaatnya belum terasa. Kalau diatas 50 atau 60 itu, anggaran mengucur dan dirasakan masyarakat," tuturnya.

Apalagi saat ini Indonesia menjadi bagian dari Asean yang harus bersaing dengan negara lain dalam hal pembangunannya.

"Kalau kualitas aparaturnya buruk, maka kita akan ketinggalan. Bagaimana investor mau datang kalau tata kelola pemerintahan kita buruk," katanya.

Yuddy menjelaskan, Kota Bandung menjadi contoh yang baik dalam hal perubahan dimana Bandung yang sebelumnya mendapat nilai CC pada tahun sebelumnya, kini lansung melonjak menjadi A.

"Saya tau banget Kang Emil dan jajarannya punya keinginan yang kuat untuk berubah, bagaimana mereka datang ke kantor PAN ) untuk mengetahui gimana sistem akuntabilitas," jelasnya.

Bandung pun mengundang mentorserta rajin briefing dan supervisi dan memantau perkembangannya.

"Apa yang diperoleh Bandung ini hasil kerja keras. Pantas menurut saya Bandung ini dapat A," katanya.

Sementara itu terkait penggunaan seragam, ia memberikan sinyal untuk menggunakan pakaian traditional seperti yang dilakukan Bandung pada setiap hari Rabu.

"Iya. Memang diperkenankan seminggu satu kali pakai baju daerah," katanya.

Soal penggunaan seragam hitam putih, menurutnya anggarannya ada di setiap instansi.

"Anggaran pembelaan seragam di tiap instansi itu ada. Nanti kita lihat," tutup Yuddy. (tya/trw)