Dorong KPK Awasi Munas Golkar, Agung: Hilangkan Stigma Partai Korup!

Jakarta - Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono mendorong agar ada kerja sama Golkar dengan KPK untuk Munas Golkar. Agung menyebut sudah ada sambutan baik dari KPK untuk kerja sama itu.

"Saya baca di media bahwa Pak Saut Situmorang Wakil Ketua KPK menyambut baik permintaan kita agar Golkar melakukan pengawasan dalam pemilihan ketua umum Golkar yang akan datang," ucap Agung Laksono kepada detikcom, Senin (1/1/2016).

"Dengan diawasi maka kita terhindar dari money politic. Jadi kita sebagai penyelenggara akan MoU dengan KPK," imbuhnya.

Menurut Agung, MoU ini sesuai dengan tugas KPK yaitu pencegahan. Apalagi setelah KPK tahu ada indikasi politik uang itu dalam Munas. Jadi MoU dalam Munas relevan untuk menciptakan partai yang bersih.

"Kita harus hilangkan stigma Partai Golkar partai yang korup. Kita harus berani bertindak," ujar Waketum Golkar hasil Munas Riau itu.

Agung mengatakan soal teknis pengawasan KPK dalam Munas dapat dibicarakan kemudian. Tapi semangat pencegahan itu adalah kabar baik bagi Golkar. Toh, menurutnya ketua umum Golkar biasanya adalah pejabat negara.

"Pimpinan partai bisa jadi pejabat negara, bahkan kandidat sekarang ada yang pejabat negara, apakah anggota DPR, gubernur. Menurut saya MoU ini sangat baik," terangnya.

"Apalagi sudah ada potensi dan mencuat angka-angkanya. Karena itu saya sependapat ditindaklanjuti dan cari format yang pas.

Lebih jauh Agung menyebut biasanya 'bagi-bagi uang' yang perlu diawasi dalam Munas itu akibat manuver calon kepada pemilik suara. Berdalih tiket pesawat atau uang transportasi, tapi sebetulnya untuk membeli suara.

"Sebaiknya penyelenggara juga menyediakan uang transport dan hotel, sehingga tak disediakan calon. Tentu dengan nilai yang sesuai apa adanya, tidak kemudian misal tiket dari Sumatera ke Jakarta tapi dibayar seharga tiket keliling dunia," imbuhnya sedikit kelakar. (bal/tor)