Soal Ambalat, Wirajuda Bertemu Menlu Malaysia, Rabu

Jakarta - Menlu Hasan Wirajuda rencananya akan bertemu dengan Menlu Malaysia Syed Hamid Albar Rabu (9/3/2005) besok. Sebelumnya diberitakan bahwa pertemuan itu akan berlangsung Selasa (8/3/2005) malam. "Nanti malam tidak ada pertemuan antara Menlu. Melainkan hanya pertemuan pejabat tinggi Asean dan Eropa di Hotel Borobudur," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Deplu Marty Legawa kepada detikcom, Selasa (8/3/2005). Menurut Marty, Menlu Malaysia Syed Hamid Albar belum datang ke Indonesia pada hari ini. Tentang waktu dan lokasi pertemuan Menlu Hassan Wirajuda dengan Menlu Malaysia Hamid Albar masih belum dikonfirmasikan sampai saat ini. Sementara itu, kepada wartawan di kantor Deplu, Jl. Pejambon, Jakarta Pusat, Marty menyatakan, Indonesia tidak akan menggunakan fasilitator pihak ketiga ataupun membawa kasus persengketaan Ambalat ini ke Mahkamah Internasional (MI). "Selama ini sudah dikomunikasikan dengan pemerintah Malaysia tentang posisi Indonesia dalam pertemuan-pertemuan informal," kata Marty. Menurut Marty, Indonesia akan tetap menggunakan jalur diplomasi bilateral antara kedua negara untuk menyelesaikan kasus klaim wilayah kaya minyak di perairan Ambalat itu."Jangan ditafsirkan bahwa keinginan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomatik, sebagai kelemahan dan ketidaktegasan Indonesia. Tapi kita ingin bisa menyampaikan secara tegas, cerdas dan lugas kepada Malaysia tentang posisi Indonesia yang didukung Hukum Internasional," ungkapnya.Seperti diketahui munculnya kasus Ambalat berawal dari status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia. "Tapi putusan itu hanya untuk kepemilikan pulau dan bukan daerah yuridis kelautan," kata dia.Sementara itu, saat ditanya mengenai kemungkinan terjadinya konflik antara kedua negara sehubungan adanya penggelaran kekuatan laut di perairan Sulawesi, Marty membantah hal tersebut."Penggelaran kekuatan dilakukan secara terkoordinasi, sehingga kecil kemungkinan terjadinya konflik. Patroli laut dan pembangunan mercu suar adalah usaha pemerintah Indonesia untuk memberikan wujud yuridis terhadap wilayah Ambalat," demikian Marty Natalegawa. (fab/)