Ketika Tetangga Tak Sensitif

Jakarta - Untuk mengetahui perkembangan terakhir, Senin (7/9/2005), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung terbang ke Tarakan, Kalimantan Timur. Namun banyak pihak malah menilai, langkah SBY ini berlebihan.Presiden SBY memang sangat menaruh perhatian terhadap kasus Ambalat ini. Sebelum terbang ke Tarakan, SBY juga dikabarkan sudah melakukan pembicaraan via telepon dengan Perdana Menteri Malaysia (PM) Abdullah Ahmad Badawi. Namun apa hasil pembicaraan dan siapa yang memulai pembicaraan itu, belum diketahui.Namun bagi sebagian pihak, sikap trengginas SBY ini malah dinilai kontra produktif. Lebih dari itu sebelumnya memang sempat muncul isu, kisruh Ambalat ini sengaja dimunculkan oleh pemerintah untuk mengeliminir pemberitaan mengenai gejolak di dalam negeri akibat kenaikkan harga BBM beberapa waktu lalu.Pengamat politik dan militer, MT Arifin menilai, langkah yang diambil oleh SBY tidak strategis. Seharusnya, persoalan ini ditangani oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini berguna untuk menunjukkan eksistensi teritorial wilayah dan otonomi daerah.Arifin menegaskan, kalaupun persoalan ini akhirnya sampai pada tingkat yang lebih tinggi, sebaiknya cukup diselesaikan oleh Panglima TNI atau menteri. Jika dipegang langsung oleh presiden, secara diplomasi hanya akan menguntungkan pihak Malaysia. Langkah politik ini tidak memperhitungkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat."Ini sangat merugikan karena tindakan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih ragu akan kehormatan dan kedaulatan bangsa. Bila ini tidak dipegang langsung oleh presiden, dapat menciptakan citra Indonesia di mata internasional bahwa itu wilayah Indonesia," kata Arifin.Namun pendapat berbeda disampaikan oleh Pakar Politik Universitas Gadjah Mada, Prof Ichlasul Amal. Menurutnya, sikap SBY itu harus dipahami dalam konteks reaksi SBY selaku orang yang berasal dari kalangan militer. Sehingga bagaimana pun juga bila sudah menyangkut prestise dari militer Indonesia, maka reaksi itu pasti akan muncul pula."Kalau soal integritas wilayah, di mana pun juga pasti ada kaitannya dengan prestige militer. Walapun dengan tetangga kalau sudah menyangkut hal itu, prestige-nya pasti akan muncul," katanya di kantor di gedung Pasca Sarjana UGM, Jl Teknika Utara, Yogyakarta.Ichlasul menepis sinyalemen bahwa kisruh Ambalat ini sengaja dimunculkan untuk membelokan masalah dalam negeri saat ini. Misalnya untuk mendongkrak kembali popularitas SBY yang diduga merosot akibat kenaikkan harga BBM. Menurut Ichlasul, terlalu besar risiko yang harus dipikul pemerintah.Sedangkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) mengatakan, kasus ini terjadi karena pemerintah Malaysia tidak peka terhadap kondisi Indonesia. Malaysia tidak sensitif bahwa Indonesia baru saja kehilangan Sipadan dan Ligitan serta rumitnya kasus TKI."Persoalan-persoalan itu belum tuntas tiba-tiba Malaysia kini mengklaim Ambalat. Malaysia sebagai negara serumpun seharusnya lebih peka. Menurut saya yang dipikirkan mereka untuk blok Ambalat adalah kalau tidak saat ini maka kapan lagi," kata Hikmahanto kepada detikcom.Di mata Hikmahanto, langkah yang ditempuh pemerintah saat ini sudah cukup proporsional. Dari sisi diplomatik, Departemen Luar Negeri (Deplu) telah membuka proses diplomatik dan dialog dengan Malaysia. Dari sisi lain, pemerintah juga telah mengerahkan TNI AL untuk melakukan tindakan tegas jika Malaysia melakukan tindakan yang tidak baik. Hikmahanto menegaskan, kedaulatan negara adalah sesuatu hal yang tidak bisa dikompromikan.Hikmahanto juga yakin Indonesia bisa mempertahankan wilayah Ambalat. Bukti-bukti dan dasar hukum yang dimiliki oleh Indonesia sangat kuat. Secara historis masuknya wilayah Ambalat ke Indonesia juga tidak bisa disangkal lagi. Sejak lama Indonesia sudah menguasai dan melakukan tindakan yang efektif di Ambalat. Menurut hukum laut internasional, pertimbangan historis menjadi pertimbangan yang utama."Dugaan saya (modal) Malaysia kerena memenangkan keputusan atas Sipadan dan Ligitan. Sehingga mereka menarik-narik garis batas seenaknya. Memang pada tahun 1979 mereka sudah memasukan Ambalat ke wilayahnya. Tapi yang jadi masalah, pada tahun itu belum ada dasar hukum yang kuat bahwa itu milik Malaysia," tukas Hikmahanto. (djo/)