.webp)
Hubungan antara dua lembaga kehakiman yaitu Komisi Yudisial (KY) dengan Mahkamah Agung (MA) sering kali tak harmonis. Persoalan ini menjadi salah satu hal yang ditanyakan kepada Aidul Fitriciada Azhari saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper tes) calon pimpinan KY.
Sejumlah perwakilan fraksi di Komisi III mempertanyakan persoalan ini kepada Aidul. Dia pun memberikan pandangannya bila terpilih menjadi komisioner KY maka akan membangun komunikasi politik dengan pimpinan MA.
"Ada kalimat yang memang harus diungkapkan agar hubungan KY dan MA ini searah. Dari awal, saya lihat belum ada komunikasi politik. Ini yang akan saya lakukan yaitu membangun, menjalin komunikasi politik dengan MA," ujar Aidun di ruangan Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2016).
Dia berpendapat selama ini ada kecenderungan membangun peran KY lewat opini lebih dominan. Pandangan ini mesti diubah dengan mengembalikan kapasitas jabatan, kewenangan yang dimiliki KY. Sebagai lembaga etik pengawasan, menurutnya jangan sampai KY menjadi pencitraan.
"Kami melihat dari pandangan akademisi, ini jangan sampai seperti ini. Jangan KY menjadi pencarian panggung komisioner. Tidak seperti itu. Tak hanya dibangun opini, tapi kembalikan sesuai peran KY itu sendiri," tuturnya.
Lanjutnya, bila terpilih, dalam lima tahun ke depan, Aidul menginginkan KY sebagai lembaga yang memiliki sistem good governance. Hal ini termasuk memaksimalkan jejaring KY untuk memperkuat peran dalam pengawasan hakim.
Diakuinya, tak mudah menjalankan peran ini. Keterabatasan sumber daya namun mesti mengawasi ribuan hakim adalah hal yang sulit.
"Ini sumber keterbatasan manusia. Kita ingin tinggal memperkuat jejaring yang dimiliki KY. Ini untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas KY. Karena ada banyak hakim yang diawasi KY," ujarnya.
(hat/asp)
