KPK Dukung TNI untuk Lebih Transparan Dalam Pengelolaan Anggaran

Jakarta - Transparency International untuk kawasan Asia Pasifik mengeluarkan indeks anti korupsi militer (IAKM). Hasilnya, IAKM Indonesia bergeser membaik dari kategori E (sangat tinggi) pada 2013, menjadi D (tinggi) pada 2015.

Hal ini menunjukkan upaya Kemenhan/TNI untuk mengendalikan risiko korupsi di tubuh militer mulai menunjukkan hasil. Salah satu langkahnya meminimalisir potensi korupsi di tubuh militer ialah pada Agustus 2014, TNI mendeklarasikan pengembangan zona integritas dan zona bebas anti korupsi.

Hal ini dipaparkan dalam diskusi bertema "Penguatan Kontrol Politik dan Publik dalam Mengendalikan Risiko Korupsi di Tubuh Militer 2015" yang digelar di Hotel Akmani, Jakarta Pusat.

Dengan masuk ke dalam kategori D, di kawasan Asia Pasifik Indonesia masih sejajar dengan Bangladesh, India, Malaysia dan Filipina. Berada dalam kategori E (sangat tinggi) ada Tiongkok, Pakistan, Sri Lanka dan Thailand. Sementara di kategori F (kritis) ada Kamboja dan Myanmar.

Sementara negara dengan IAKM paling bagus (A) adalah Selandia Baru. Di bawahnya ada Australia, Jepang, Singapura dan Taiwan yang masuk dalam kategori B (rendah).

"TI sudah mengamati seperti ini, jadi kita mesti berubah. Apa yang dilakukan hari ini adalah agar kita semua semakin dicintai oleh rakyat," ujar Komisioner KPK Saut Situmorang, Kamis, (21/01/2016).

KPK sendiri, lanjut Saut, sudah melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Pejabat negara diwajibkan melaporkan hartanya dengan mendata Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sendiri sudah melaporkan LHKPN, aku Saut.

Namun, Saut merasa pendataan LHKPN saja tidak cukup. Karena risiko korupsi di tubuh militer masih ada 5 area lain, yaitu: risiko politik (kebijakan), keuangan, personalia, operasional dan risiko pengadaan alutsista.

"LHKPN itu masih efisien kah saat ini? Itulah yang akan kita kembangkan. Ada yang bilang harus menyisir pajaknya, tapi pajak itu kan kecil. Masih banyak sektor lain," ucap Saut.

Transparansi dan akuntabilitas ini akan bermanfaat pada penguatan di tubuh militer Indonesia. Beberapa manfaat tersebut di antaranya akan berkontribusi pada profesionalitas tentara, peningkatan kesejahteraan prajurit dan meningkatkan keamanan masyarakat.

"Kita melakukan transparansi ini justru karena kita sayang dan ingin agar tentara maju," ucap Saut.

Akuntabilitas dan transparansi di tubuh TNI sebenarnya sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Peneliti ICW, Agus Sunaryanto menyebutkan 4 poin arahan presiden.

"Arahan Presiden, di antaranya ialah pemenuhan kebutuhan alutsista harus sesuai dengan renstra TNI, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterpaduan antar matra dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri," kata Agus.

Dari empat poin tersebut, pemenuhan kebutuhan alutsista mendapatkan sorotan lebih. Hal ini juga berkaitan dengan konsep Poros Maritim yang diusung oleh Presiden Jokowi.

"Saya pikir Poros Maritim yang disuarakan oleh presiden akan ada implikasinya perubahan strategi, doktrin dan kebijakan dalam penguatan tubuh TNI. Karena berfokus pada maritim, maka akan ada kebijakan yang lebih mengutamakan kepada TNI AL dan TNI AU," timpal Direktur Imparsial, Al Araf.

Menurut Al Araf, anggaran untuk pertahanan memang terbatas. Tapi jika dapat dikelola secara efektif dan efisien akan bermanfaat lebih baik. Salah satunya adalah menghindari adanya pihak ketiga dalam pengadaan alutsista.

"Saya ingat pemerintah akan membuat G (governance) to G (governance). Saya masih ingat Putin dan Presiden SBY, 10 tahun lalu yang menandatangani pengadaan alutsista. Tapi nyatanya masih ada pihak ketiga," ujar Al Araf.

Ia juga mencontohkan, pembelian tank Leopard bukanlah prioritas utama. Karena berdasarkan renstra, Indonesia hanya merencanakan pembelian tank jenis ringan dan sedang. Keterbukaan soal rencana pembelian alutsista menjadi penting untuk diketahui publik. Peran Komisi 1 DPR dalam pengawasan juga turut dikuatkan.

(dra/dra)