Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Tegas ke Teroris Hingga Gembong Narkoba

Jakarta - Menyusul aksi Teror Bom Thamrin, banyak stakeholder harus bekerja lebih keras lagi. Termasuk Jaksa Agung M Prasetyo yang diminta untuk memperhatikan hukuman pelaku teror agar ada efek jeranya.

"Mengenai aksi teror, saya baca pelaku-pelaku itu pada umumnya mantan narapidana. Ternyata tuntutan jaksa kepada narapidana ini tidak punya dampak efek jera. Apa tanggapan jaksa agung?" ungkap anggota Komisi III dari Fraksi Golkar John K Azis.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi III dengan jaksa agung M Prasetyo di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2016). Tak hanya soal teroris, Kejagung juga diharapkan bisa kembali segera mengeksekusi gembong narkoba yang masih tertunda.

"Kami acung jempol ke jaksa agung dan kepolisian. Kami salut Kapolri sampai ke bawah. Teroris memang sadis tapi pengedar narkotika lebih sadis. Tembak mati saja semuanya," tukas anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul.

Kemudian Prasetyo juga diminta agar tidak hanya mengusut kasus korupsi dana bansos Sumut yang melibatkan sang gubernur Gatot Pujo Nugroho. Menurut anggota Komisi III Nasir Djamil, ada banyak kasus korupsi dana bansos yang nilainya pun cukup besar di daerah lain.

Kemudian anggota Komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang juga menyampaikan aspirasinya. Ia meminta Prasetyo memperhatikan fasilitas kejaksaan di daerah-daerah. Sebab menurutnya, di daerah pemilihannya di Sumut, ada kantor-kantor kejaksaan yang tidak mumpuni.

"Banyak kantor kejaksaan yang nggak layak huni. Seperti di Kabupaten Batubara dan masih banyak lagi. Saya ke Dairi, di Sidikalang, Kajarinya berkantor di garasi. Kantornga belum selesai karena masalah anggaran," tutur Junimart.

Dalam rapat tersebut, Junimart memberikan berkas-berkas terkait permasalahan yang ia bicarakan. Berkas itu diterima Prasetyo yang berjanji akan menindaklanjutinya.

Prasetyo sendiri menyatakan akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sejumlah anggota komisi III. Namun sebelum mantan politisi NasDem itu diizinkan untuk menanggapinya, rapat pun diskors.

(elz/imk)