Alfitra: Soal Ambalat, Kemungkinan Kecil RI Vs Malaysia Perang

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia saling mengklaim perairan Ambalat, yang berada di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Kecil kemungkinan terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus ini. Pendapat ini disampaikan oleh pengamat politik dari LIPI Alfitra Salamm saat berbincang-bincang dengan detikcom, Senin (7/2/2005). Alfitra dikenal sebagai peneliti masalah-masalah Malaysia dan pernah studi di negeri Jiran itu. Menurut dia, perang urat syaraf antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia selama dua hari ini akan mempercepat proses perundingan bilateral dalam penanganan masalah ini. "Saya kira kecil kemungkinan konfrontasi. Perang urat syaraf ini hanya upaya mempercepat proses perundingan bilateral," ungkapnya. Alfitra melihat dalam penanganan masalah ini, pemerintah Malaysia justru lebih low profile, sementara Indonesia mulai mengerahkan kekuatan tempurnya. Padahal, alat-alat tempur Malaysia jelas lebih canggih dibanding Indonesia. "Malaysia lebih low profile, karena sudah puas dengan kemenangan mendapatkan Pulau Sipadang-Ligitan," kata Alfitra. Mengenai perairan Ambalat, Alfitra menilai, sebetulnya belum ada persengketaan sebelumnya yang menjurus serius. Tapi, memang, sebenarnya Indonesia kini terancam kehilangan 10 pulau lainnya yang berbatasan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam, dan Singapura. "Kasus Ambalat ini bisa jadi merupakan implikasi dari direbutnya pulau Sipadang-Ligitan oleh Malaysia. Bisa jadi, wilayah Malaysia akan bertambah panjang. Tapi, soal perbatasan ini apakah masuk ke Indonesia atau Malaysia harus ditentukan lebih dulu," ungkapnya. Mengenai pulau-pulau yang berada di daerah perbatasan, Alfitra mencatat, pemerintah Indonesia terkesan tidak serius dalam menanganinya. "Selama ini masalah perbatasan Indonesia dengan negara lain ini hanya ditangani GBC (General Border Committee). Dan GBC tidak pernah membicarakan hal-hal krusial, dan hanya melakukan latihan perang bersama dan pertukaran informasi," ujarnya. Karena itu, kata Alfitra, pemerintah seharusnya membentuk badan tersendiri yang khusus menangani kasus-kasus perbatasan secara serius. "Mungkin bisa dibentuk badan khusus, entah apa namnya. Misalnya, Badan Penanganan Masalah Perbatasan," kata dia. Tentang sikap pemerintah Indonesia yang tampaknya sangat serius mempertahankan Ambalat, Alfitra menilai, sikap nasionalisme Indonesia memang bagus. "Nasionalisme sih oke. Tapi, ya harus diintrospeksi. Jangan hanya reaktif saja. Setelah mempertahankan Ambalat, jangan sampai lupa memeliharanya," tuturnya.Soalnya, kata Alfitra, salah satu catatan mengenai kegagalan Indonesia memenangkan pulau Sipadan-Ligitan, karena Malaysia sudah mengelola pulau itu terlebih dulu. "Jadi, secara defacto, Malaysia memang sudah eksis di Pulau Sipadan-Ligitan. Nah, hal ini jangan sampai terulang oleh Indonesia," jelasnya. Mengenai maraknya posko-posko 'Ganyang Malaysia' di sejumlah daerah di Indonesia, Alfitra menilai hal itu sebagai bentuk nasionalisme. Namun, saat ditanya apakah pembentukan posko-posko ini sebagai bentuk trik mengubah isu dari kasus kenaikan harga BBM kepada kasus Ambalat, Alfitra menilai, bisa-bisa saja. "Ya bisa-bisa saja, tergantung bagaimana mengolahnya," kata dia. (asy/)