"Diperlukan terobosan hukum kalau perlu. Munas harus sesuai AD/ART. Kita enggak ingin ada munas abal-abal seperti di Bali tempo hari yang menutup pintu bagi calon lain," kata Agung dalam temu silaturahmi kader Golkar di kediamannya di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (10/1/2016).
Agung juga mengutip pengantar dalam Surat Keputusan (SK) Kemenkum HAM yang menyebut agar perselisihan diselesaikan sesuai AD/ART. Menurut Agung, munas adalah penyelesaian yang paling adil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan posisi demikian, menurut Agung, saat ini Golkar tidak dapat memilih Ketua DPR. Agung juga menyindir Setya Novanto yang justru menambah kekacauan dengan merombak fraksi di DPR.
"Sekarang enggak bisa kita milih Ketua DPR, ubah-ubah fraksi juga enggak jelas, malah tambah kacau. Kita ingin memperbaiki keadaan asal sesuai aturan, rohnya UU nomor 2 tahun 2011," kata Agung. (dha/hri)











































