"Boleh islah. Kemarin acara ultah PPP saya saja bilang kalau PPP ditawarkan menteri, yang saya ajukan itu Romi," kata Djan saat dihubungi detikcom, Jumat (8/1/2016) malam.
Upaya islah tak begitu ditanggapi Djan lantaran kepengurusannya sudah disahkan dalam putusan Mahkamah Agung. Djan juga mempertanyakan upaya Romi mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang mengesahkan kepengurusan Muktamar Jakarta sekaligus membatalkan hasil Muktamar Surabaya yang kepengurusannya dipimpin Romi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Romi memang bergerak cepat setelah SK kepengurusan Muktamar Surabaya dicabut Kemenkum HAM. Romi menyebut kepengurusan kembali ke Muktamar Bandung lantaran Menkum belum mengesahkan SK kepengurusan Djan.
"Siapa yang larang dia mau balik ke Bandung, Solo, Yogya. Kan Indonesia punya banyak kota, jadi siapa yang larang," kata Djan.
Selain menyiapkan muktamar Islah, Romi menyatakan kepengurusan Bandung akan menunjuk pelaksana tugas Ketum PPP. Salah satu nama calonnya adalah Lukman Hakim Saifuddin.
"Mau jadi ketum mau jadi presiden, siapa yang larang," ujar Djan menanggapi langkah politik Romi dengan tertawa. (fdn/fdn)











































