Menlu Nilai Malaysia Tak Serius Selesaikan Masalah Perbatasan

Jakarta - Menlu Hassan Wirajuda menilai selama ini pemerintah Malaysia tidak serius menyelesaikan masalah batas wilayah kedua negara yang masih tertunda. Ajakan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa Ambalat melalui jalur diplomatik sesungguhnya merupakan respons atas seruan RI sejak lama. "Kita sambut ajakan Menlu Malaysia dan Deputi PM Malaysia untuk duduk bersama, respons terakhir itulah yang sudah kita serukan selama ini," ujar Hassan di Istana Presiden, Jakarta, Minggu (6/3/2005). Dikatakan Hassan, hasil perundingan bilateral 2002 dan 2004, pemerintah RI-Malaysia sepakat menyelesaikan masalah perbatasan yang tertunda secara damai. Batas wilayah laut, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) diselesaikan berdasarkan hukum internasional. "Sesuai hukum internasional dan konvensi hukum laut, selama ini kita memang melakukan perang nota sebagai protes dan peringatan, termasuk 3 tindakan terakhir berturut-turut yang kita anggap provokatif sudah kita ungkapkan," katanya Hasil kesepakatan dalam perundingan 2002 dan 2004 lainnya adalah kerangka waktu bagi kedua pemerintah untuk duduk bersama menyelesaikan perbatasan. Ia mencontohkan pertemuan yang akan digelar Mei mendatang. Masalah batas maritim di Ambalat merupakan salah satu agenda pokok dalam pertemuan itu. "Tapi kita lihat waktu itu respons Malaysia kurang memadai. Bagi mereka pertemuan Mei nanti hanya untuk bertukar pikiran. Padahal sejak semula kita maksudkan memulai negosisiasi masalah yang ada," jelasnya. Hassan menambahkan, respons terhadap masalah kedaulatan bangsa yang sedang berlangsung harus menjadi perhatian serius. Respons itu tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga luar negeri. "Kalau bicara soal kedaulatan pasti respons-nya emosional. Jadi semua pihak harus hati-hati agar tidak membawa pengaruh pada hubungan yang lebih luas," katanya. (rif/)