"Ya segala sesuatu terkait dengan reshuffle, hanya Bapak Presiden yang memahami hal tersebut. Tanpa kehendak Presiden, itu tak terlaksana," kata Hasto usai melayat di kediaman Pramono Anung di Jl Haji Ambas, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2015) malam.
Hasto menuturkan bahwa jika reshuffle mau dijalankan, maka tujuannya haruslah untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan, tentu juga untuk mengawali tahun 2016 dalam percepatan pembangunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami memberikan dukungan sepenuhnya, karena memang ruang-ruang ekonomi baru yang diciptakan bapak Presiden dan juga dengan membangun desa, itu harus dimaknai perspektif ekonomi," imbuh Hasto.
Karena itu menurutnya, PDIP akan turut membahas masalah itu dalam Rakerknas 10-12 Januari sekaligus memperingati ulang tahun partai ke-43. Di Rakernas, PDIP akan tegaskan bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah mendapat dukungan DPR.
"Jadi terkait reshuffle, sikap kami ini kami juga taat terhadap fasum presidensial. Itu kewenangan sepenuhnya dari Presiden," tegasnya kembali soal reshuffle.
(bal/bal)










































