Yuddy Dianggap Tidak Patut Beberkan Rapor Kinerja Sesama Menteri

Jakarta -

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) yang dipimpin oleh Yuddy Chrisnandi merilis rapor akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga. Direktur Populi Center, Nico Harjanto menilai penilaian tersebut sarat konflik kepentingan.

"Saya kira kita belum dapat informasi yang detail mengenai evaluasi akuntabilitas tersebut. apakah evaluasi itu untuk satu tahun, 2015 penuh. Karena kalau untuk evaluasi satu tahun saya kira belum lengkap, ini kan baru 3 hari di bulan Januari masa sudah dapat kucuran data dari kementrian/ lembaga?" ujar Nico saat berbincang, Senin (4/1/2016).

"Kedua momentumnya pada saat isu reshuffle itu mengemuka. tahu-tahu kok kemudian dia sebagai kementrian yang bagus. jadi ini ada conflict of interest. Karena dia sebagai penilai menilai dirinya. kan indikator penilaian disesuaikan dengan keadaan dirinya kan nggak fair juga buat yang lain," sambung Nico.

Nico pun menilai langkah Kemen PAN RB merilis rapor evaluasi kinerja menteri lainnya tidak etis. Terlebih ia mengumumkannya ke publik. Nico pun menilai yang memiliki wewenang untuk memberikan evaluasi kinerja menteri itu ada di tangan presiden.

"Saya kira pengumuman hasil evaluasi akuntabilitas seorang menteri terhadap kementrian dan lembaga lainnya kurang patut, mestinya kalau itu evaluasi untuk presiden mestinya presiden atau yang ditunjuk yang menyampaikan kepada publik, bukan penilai. Karena sebagai penilai tugas dia selesai ketika hasil evaluasi itu disampaikan kepada pengguna dalam hal ini presiden," pungkas Nico.

Yuddy mengatakan sudah menyampaikan niatnya untuk buka-bukaan di kantor Wapres beberapa waktu lalu. Niatnya buka-bukaan adalah agar terjadi perubahan.

"Karena kalau tertutup, saya nggak yakin bakal ada perubahan. Ini bicara reformasi birokrasi nasional. Pak Wapres JK sudah katakan, instruksikan, untuk pembenahan aparatur sipil negara diperlukan sistem. Nah, ini harus ada contohnya. Jadi, tahu bagaimana yang benar dan buruk," kata Yuddy kepada wartawan dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Senin (4/1/2016).

Jika hasil audit ini diberikan ke kementerian dan lembaga terkait secara tertutup, Menteri Yuddy khawatir tak ada perbaikan. Dia sadar aksinya akan menuai protes, namun demi perbaikan, harus tetap dilakukan.

"Dulu saya sampaikan, tapi banyak yang protes, bertanya. Tetapi, kami kan punya jawaban yang obyektif, indikator-indikator, pakai parameter. Ini yang kami lakukan untuk tahun ini, makanya diumumkan terbuka. Agar bisa introspeksi," ujar Yuddy.

(imk/imk)