Kantor DPP Golkar, Gedung Hibah Pemerintah dan Saksi Bisu Konflik Dua Kubu

Jakarta - Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, punya kisah panjang sejak era Orde Baru. Gedung itu adalah hibah dari pemerintah, pernah digugat, hingga kini jadi saksi bisu konflik dua kubu kepemimpinan partai yang tak kunjung kelar.

Area perkantoran yang terletak di Jl Anggrek Neli Murni 11A, Slipi, Jakarta Barat, itu, menurut petugas keamanan setempat, memiliki luas sekitar 2,5 hektar. Terdiri dari 7 bangunan, termasuk masjid, ruang pertemuan dan area lainnya.

Peresmiannya dilakukan pada 16 Agustus 1991 oleh mantan ketua umum Golkar Wahono. Berdasarkan surat hibah gedung yang pernah disebar oleh Aburizal Bakrie, gedung itu sudah dihibahkan sejak 19 Juli 1991. Sejak itu pula, gedung tersebut dihapuskan dari daftar inventaris negara. Berikut petikan suratnya:

Sehubungan surat saudara Nomor B-93/Golkar/III/2004 tanggal 31 Maret 2004 prihal tersebut diatas, bersama ini kami memberitahukan bahwa asset Sekretariat Negara di Jl. Taman Anggrek Nelly Muri, Slipi - Jakarta telah diserahterimakan dari Menteri/Sekretaris Negara kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar berupa Gedung Sekretariat Negara Jl. Taman Angerek Nelly Murni, Slipi - Jakarta berdasarkan Berita Acara serah terima tertanggal 19 Juli 1991

Tindaklanjut dari penyerahan gedung dimaksud telah diterbidkan keputusan Menteri/Sekretaris Negara Nomor : 17 Tahun 1991 tentang penghapusan dari daftar inventaris milik/kekayaan Negara atas Gedung Kantor DPP Golkar (termasuk DPP MDI dan AMPI) di Jl. Taman Anggrek Nelly Murny, Slipi - Jakarta.

kantor DPP Golkar (foto: Aditya Fajar)

Nah, persoalan gedung ini sempat menjadi sorotan setelah ada kelompok yang berencana menggugat status hibah tersebut ke MK. Mereka protes karena Golkar, PPP dan PDIP yang menerima hibah pemerintah, bukan badan hukum yang diperbolehkan memiliki hak atas tanah menurut undang-undang, bukan pula badan keagamaan, perkumpulan koperasi atau badan-badan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Namun nasib gugatan ini belum diketahui.

Kini, kantor DPP Golkar kembali jadi sorotan. Gedung tersebut ditelantarkan karena adanya konflik dua kubu, yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Kedua tokoh senior Partai Beringin tersebut sama-sama mengaku sebagai ketua umum dan pengurus yang sah. Hingga akhirnya berbuntut pada tunggakan listrik sampai ratusan juta rupiah. Bahkan ada tudingan bahwa petugas keamanan di sana tidak dibayar.

kantor DPP Golkar

Ismail, salah seorang sekuriti di DPP Golkar mengatakan, memang ada keterlambatan soal gaji, namun dia tetap dibayar. Ismail sangat mengerti kondisi tersebut karena terjadi konflik dua kubu.

"Nggak mungkinlah nggak dibayar, dibayar cuma memang telat aja. Tahu sendirilah kondisinya lagi bagaimana," terangnya saat ditemui detikcom, Minggu (3/1/2015).

Sarifudin, sekuriti lainnya menambahkan, kantor DPP Golkar dijaga oleh 15 personel. Mereka berjaga dibagi dua shift, yakni 4 orang jaga malam dan sisanya 4 orang siang.

"Ini mah sepi memang karena hari Minggu, sejak musim liburanlah. Soal lampu memang sengaja kita matiin, biar nggak korslet aja, kan libur," terangnya. (mad/mad)