Golkar Terancam Bubar 1 Januari, Dorongan Munas Bersama Menguat

Jakarta - Dua kepengurusan Golkar yang ada saat ini sama-sama tak menggenggam SK pengesahan. Untuk menyelematkan Golkar, dorongan agar segera digelar munas bersama menguat.

"Harus segera menyelenggarakan munas bersama, yang nantinya akan diakui Pemerintah," kata Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar hasil Munas Ancol Siswono Yudho Husodo saat dihubungi, Kamis (31/12/2015).

Menurut Siswono, munas bersama adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Golkar. Munas itu harus digelar dalam waktu dekat.

Ketua DPP Golkar Hasil Munas Ancol, Ace Hasan Syadzily, juga menyerukan munas bersama. Dia mengatakan saat ini tak ada kepengurusan DPP Golkar yang legal, sehingga harus digelar munas untuk menghasilkan kepengurusan baru yang nantinya bisa diakui Pemerintah.

"Saya kira dengan surat Kemenkum HAM ini menghendaki agar kedua kubu diselesaikan melalu AD ART, ya musyawarah nasional yang demokratis sesuai dengan UU Partai Politik," ujar Ace.


Sebelumnya, dorongan agar munas bersama segera digelar juga sudah datang dari Ketua Wantim Hasil Munas Bali, Akbar Tandjung. Akbar meminta kedua kubu segera menggelar munas bersama awal tahun 2016.

"Didorong rasa keprihatinan kami maka kami berpendapat bahwa satu-satunya langkah yang harus ditempuh adalah segera Munas pada awal tahun 2016," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung di Akbar Tanjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2015).

Setelah Menkum HAM mencabut SK kepengurusan hasil Munas Ancol, maka yang berlaku adalah SK kepengurusan Golkar Munas Riau yang berakhir 31 Desember 2015. Golkar pun terancam berakhir, karena tak ada kepengurusan yang diakui pemerintah.

(tor/van)