KPK Godok Konsep Statutory Declaration & Mareva Injunction

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah menggodok konsep Statutory Declaration dan Mareva Injunction. Kedua konsep itu dalam waktu dekat akan disampaikan kepada pemerintah.Statutory Declaration adalah suatu konsep yang akan mewajibkan seluruh lapisan masyarakat melaporkan kekayaannya. Sedangkan Mareva Injunction adalah konsep yang mengupayakan agar aset-aset milik pemerintah yang berada di luar negeri atau berada di tangan koruptor dapat dikembalikan pada negara."Statutory Declaration adalah suatu konsep yang nanti seluruh penduduk di republik Indonesia mengumumkan kekayaannya," kata wakil ketua KPK Syahruddin Rosul dalam jumpa pers di KPK, Jl. Veteran, Jakarta, Jumat (4/3/2005).Menurutnya Syahruddin konsep ini dapat memfasilitasi masyarakat yang ingin melaporkan hartanya. Sebab selama ini belum aturan yang memungkinkan hal itu.Terkait Mareva Injunction , saat ini telah ada beberapa instansi di luar negeri yang menyatakan bersedia membantu konsep mareva injunction. "Ada orang-orang di luar negeri yang mau membantu kita. Saya bilang nggak apa asalkan free of charge," kata Syahruddin.Menurut Syahruddin, karena ini dua konsep ini berkaitan dengan penduduk maka dibutuhkan UU dan peraturan pemerintah (PP). "Nanti kita minta masukkan dulu dari pemerintah, apakah bentuknya PP atau UU."Ditambahkannya, dua konsep ini masih dalam tingkat pembahasan di tingkat internal. "Ini konsep nanti kita ekposkan ke pemerintah. Tapi kita matangkan dulu di kita. Ini masih intern kita," demikian Syaruddin Rosul. (gtp/)