Ahok Telepon Johan Budi Minta Maaf Tak Bisa Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak bisa menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI) yang diadakan KPK di Bandung. Ia lalu menelepon pimpinan KPK Johan Budi, meminta maaf tidak bisa memenuhi undangan.

"Pak Ahok tadi telepon saya, memberitahukan tidak bisa datang ke Bandung. Intinya kira-kira 'Mohon maaf Pak Jo, saya nggak jadi ke Bandung karena mau ngurus soal anggaran ke DPRD. Soalnya, ada anggaran muncul lagi Rp 700 miliar'," kata Johan menirukan perkataan Ahok, Kamis (10/12/2015).

Johan memaklumi alasan Ahok tidak bisa hadir untuk menerima penghargaan Pemprov DKI Jakarta dengan pengendalian gratifikasi terbaik. Menurut Johan, Ahok tengah mengurusi hal yang lebih besar dan berkaitan dengan kepentingan rakyat.

"Saya memahami dan penting itu soal anggaran soalnya itu urusan rakyat. Rp 700 miliar itu tidak kecil," tegas Johan.

Ahok sedianya hari ini akan mewakili Pemprov DKI menerima penghargaan dari KPK sebagai Pemprov dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik. Namun, karena alasan harus rapat dengan Banggar DPRD terkait pembahasan APBD, Ahok akhirnya batal menerima penghargaan di peringatan Hari Antikorupsi Internasional itu.

"Mungkin diwakilin Inspektorat ke sana. Ini ada masalah juga ternyata di Sudin Tata Air nambahin (anggaran dalam RAPBD) lagi duitnya. Saya dikasih tahu Pak Bestari (Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus) semalam," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Ahok terkejut bukan main menerima laporan ada upaya penambahan anggaran Dinas Tata Air DKI Jakarta sebesar Rp 700 miliar. Ia berniat mengikuti proses pembahasan RAPBD 2016 di Banggar. "Rp 700 miliar katanya makanya saya mau cek ini. Jadi saya mau ikutan Banggar dia bahas anggaran hari ini ke DPRD. Ini berani banget kalau sampai benar. Tapi saya juga bilang mungkin saja itu penggabungan karena kita enggak pengen lelang kecil-kecil, jadi mungkin digabungin, terus dewan salah paham," terang Ahok.

Pertanyaan besar tentang dana 'siluman' Rp 700 miliar itu terjawab. Ahok menemukan adanya kesalahpahaman tentang nomenklatur usulan anggaran. (kha/aan)