Menko Polhukam: Ada 8 Daerah Rawan Konflik Pilkada Serentak

Menko Polhukam: Ada 8 Daerah Rawan Konflik Pilkada Serentak

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Selasa, 08 Des 2015 19:53 WIB
Menko Polhukam: Ada 8 Daerah Rawan Konflik Pilkada Serentak
Menko Polhukam Luhut Pandjaitan memberi penjelasan soal namanya yang disebut di dalam transkrip kepada wartawan di Menko Polhukam, Jakarta, Kamis(19/11/2015). Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada 8 daerah rawan gangguan keamanan terkait Pilkada serentak besok, 9 Desember. Di lokasi rawan ini sudah disiagakan personel gabungan Polri/TNI.

"Besok titik rawan ada berbagai tempat, titiknya ada 6 provinsi yakni Sumatera Utara kemudian Kalimantan Tengah...oh, ada 8 provinsi," ujar Luhut usai rapat dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2015).

Delapan daerah rawan konflik itu meliputi provinsi Sumatera Utara, Jambi, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Potensi gesekan menurut Luhut juga disebabkan karena sistem pilkada yang hanya satu putaran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

(Baca juga: H-1 Pilkada Serentak, Kapolri: Pengamanan Sudah Siap)

"Sehingga dapat dipastikan bahwa perselisihan hasil pemilih (PHP) dapat terjadi dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan vertikal, hal ini dikarenakan banyak potensi gugatan dari pasangan kalah," papar Luhut.

Dia menegaskan, koordinasi antar lembaga penegak hukum sudah berjalan. Antisipasi terjadinya konflik juga sudah disiapkan.

"Jadi kami fokus menyangkut masalah Pilkada ini sekaligus keamanan jadi paralel semua," katanya.

(Baca juga: Polri Kerahkan 135 Ribu Personel Amankan Pilkada)

Ketua KPU, Husni Kamil Manik sebelumnya mengatakan ada 100.461.890 yang terdaftar sebagai pemilih tetap, terdiri dari 80.397.463 pemilih laki-laki dan 50.164.437 pemilih perempuan.

Sedangkan pemilih disabilitas jumlahnya mencapai angka lebih dari 148.000 pemilih. "128.391 pemilih disabilitas, 37712 tuna daksa, 20.605 tuna netra, 22.244, tuna rungu, 21.282 tuna grahita dan sisanya penyandang disabilitas lainnya," kata Husni Kamil di Gedung KPU, Minggu (6/12). (edo/fdn)


Berita Terkait