"Besok titik rawan ada berbagai tempat, titiknya ada 6 provinsi yakni Sumatera Utara kemudian Kalimantan Tengah...oh, ada 8 provinsi," ujar Luhut usai rapat dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2015).
Delapan daerah rawan konflik itu meliputi provinsi Sumatera Utara, Jambi, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Potensi gesekan menurut Luhut juga disebabkan karena sistem pilkada yang hanya satu putaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga dapat dipastikan bahwa perselisihan hasil pemilih (PHP) dapat terjadi dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan vertikal, hal ini dikarenakan banyak potensi gugatan dari pasangan kalah," papar Luhut.
Dia menegaskan, koordinasi antar lembaga penegak hukum sudah berjalan. Antisipasi terjadinya konflik juga sudah disiapkan.
"Jadi kami fokus menyangkut masalah Pilkada ini sekaligus keamanan jadi paralel semua," katanya.
(Baca juga: Polri Kerahkan 135 Ribu Personel Amankan Pilkada)
Ketua KPU, Husni Kamil Manik sebelumnya mengatakan ada 100.461.890 yang terdaftar sebagai pemilih tetap, terdiri dari 80.397.463 pemilih laki-laki dan 50.164.437 pemilih perempuan.
Sedangkan pemilih disabilitas jumlahnya mencapai angka lebih dari 148.000 pemilih. "128.391 pemilih disabilitas, 37712 tuna daksa, 20.605 tuna netra, 22.244, tuna rungu, 21.282 tuna grahita dan sisanya penyandang disabilitas lainnya," kata Husni Kamil di Gedung KPU, Minggu (6/12). (edo/fdn)











































