Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie pun memiliki kekhawatiran serupa. Dia menduga pilkada tahun ini tidak semarak tahun sebelumnya.
"Itu (partisipasi) juga saya takut khawatir juga. Saya keliling-keliling kok sepi sekali," kata Jimly di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketentuan itu ternyata berakibat pilkada serentak sepi dari gegap gempita. "Ya nanti kita belajar dari kasus ini mudah-mudahan jadi bahan evaluasi. Bagi saya sifat pesta, bagi negara yang baru tumbuh seperti kita, itu masih perlu. Cuma ya akibatnya spanduk di mana-mana. Agak jorok-jorok sedikit sebetulnya nggak apa-apa, juga. Selama ini kita merasa itu masalah serius sekali maka kita ubah kebijakannya. Sekarang membuat spanduk masing-masing jadi diambil alih oleh negara. Akibatnya kayak gini. Kita harus terima dulu akibatnya sambil kita evaluasi," kata Jimly.
Padahal, kata dia, pilkada serentak kali ini adalah momen tepat untuk melakukan pendidikan politik untuk menumbuhkan demokrasi. Rendahnya partisipasi memang tak akan mempengaruhi legitimasi kepala daerah terpilih. Namun hal itu menandakan berkurangnya pendidikan politik di masyarakat.
"Mengurangi, mengurangi bukan hanya soal legitimasi hasilnya. Kalau legitimasi hasilnya boleh jadi orang akan terima saja tapi pendidikan politik akan berkurang. Padahal pendidikan politik penting sekali supaya dari waktu ke waktu demokrasi kita semakin tumbuh dan berkembang. Ini harus dievaluasi," kata Jimly. (erd/van)










































